Ragam

Batas Laut RI-Singapura Mudahkan Pengawasan

MENTERI Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan penetapan garis batas laut di bagian Selat Singapura dengan Indonesia memberikan keuntungan dari berbagai aspek.

Pertama, adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Kedua, memudahkan upaya pengawasan kedaulatan negara di wilayah laut, katanya saat pembahasan RUU Ratifikasi RI-Singapura di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 Mei 2010.

Selain itu, katanya, penetapan garis batas laut di bagian Selat Singapura dengan Indonesia itu memberikan kemudahan Indonesisa sebagai negara pantai menjamin keselamatan jalur navigasi di selat Singapura, sekaligus meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Dia menambahkan, penetapan garis batas barat Selat Singapura dengan Indonesia diperlukan Pemerintah RI untuk memberikan kepastian hukum terkait kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut.

Selat Singapura, katanya, mempunyai nilai strategis mengingat kawasan itu merupakan jalur pelayaran internasional padat dan menjadi penghubung Benua Eropa, wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik.

Wilayah Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaranIndonesia ke wilayah internasional, kata Purnomo. Dikemukakan juga penetapan garis batas laut di wilayah itu juga sekaligus menegaskan pengunaan titik dasar di Pulau Nipah sebagai dasar ukuran batas maritim RI.

Pulau Nipah terletak di barat laut Pulau Batam dengan koordinat 01 derajat, 09 derajat, 13 derajat Bujur Utara (BU) dan 10 derajat, 39 derajat, 11 derajat Bujur Timur (BT) merupakan salah satu pulau di mana terdapat dua titik dasar garis pangkal Kepulauan Indonesia No.175 dan 176 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/2002 diperbaharui dengan PP 37/2008.

Dia menambahkan, perundingan penetapan garis batas laut wilayah bagian barat RI-Singapura mulai dilaksanakan 28 Februari 2005, dan berakhir 10 maret 2009 ketika menteri luar negeri kedua negara melakukan perjanjian tentang garis batas laut wilayah kedua belah negara di Jakarta. Dalam proses perundingan itu Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada konvensi hukum laut 1982 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia sebelumnya telah menolak hasil reklamasi laut sebagai dasar pengukuran, dan menggunakan titik dasar Pulau Nipah dan garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dari Pulau Nipah ke Karimun Kecil, katanya.(dep/ds)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top