Politik

DPRD Medan Minta Pemko Medan Tertibkan Transportasi Online

Matabangsa-Medan: Anggota Komisi A DPRD Kota Medan Roby Barus, SE mengatakan, seharusnya Pemko Medan menertibkan GO-Jek, Grab Car, Uber dan sejenis transportasi online lainnya. Kalau dibiarkan beroperasi berarti Pemko tidak menghargai angkutan yang memberi Pemasukan PAD seperti becak motor, angkutan kota dan taksi konvensional.

“Go Jek sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan tahun 2016 taksi online menyusul dengan menetapkan tarif yang sangat murah. Akibatnya betor merana dan taksi kovensional yang menggunakan argo meradang, lambat laun mereka gulung tikar, inikah penghargaan yang diberikan Pemko kepada pemberi PAD,” kata Roby Politisi PDI Perjuangan, Jumat 24 Februari 2017.

Menurut dia, demo abang-abang becak dan disusul demo supir taksi harus jadi bahan Pemko Medan menindak transportasi online. Tapi sangat disayangkan Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution yang menerima pendemo mengatakan akan mengurangi jumlah plafon armada Go Jek yang beroperasi.

“Itu bukan solusi, malah melegalkan angkutan online yang tidak memberi kontribusi apa-apa secara resmi ke Pemko, saya gak tau kalau ada kontribusi  tidak resmi, tapi apapun ceritanya yang illegal harus ditertibkan. Sudah perlu dibuat Perda transportasi di Medan, DPRD akan mengusulkan atau dibuat Ranperda inisiatif Dewan, “katanya.

Baca Juga :   Rapat Komisi C DPRD Medan: “Kalau Pasar Aksara Mau Dijual, Biar Saya Beli”

Dikatakan Roby, para abang becak ini adalah wong cilik, para simpatisan PDI Perjuangan yang ikut memenangkan pasangan Eldin-Akhyar sebagai pemimpin Kota Medan. Tapi sayangnya, di Medan Rumah kita mata pencaharian mereka digusur oleh transportasi yang menggunakan teknologi informasi tanpa ada selembarpun surat izin dari Dinas Perhubungan atau Badan Perizinan.

Menanggapi ucapan Kadisbub Medan Reward Parapat yang mengatakan: “izin Go Jek tidak ada, lalu izin apa yang harus saya cabut”. Jawaban seperti itu kata Roby sangat tidak mendidik  dan membingungkan masyarakat yang diucapkan seorang pejabat. “Indonesia adalah Negara hukum dimana setiap usaha harus memiliki izin, kalau tidak ada izin ya Gojek dan sejenisnya harus dilarang beroperasi, itulah seharusnya dilakukan pemimpin,” katanya.

Anggota Komisi A lainnya Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi mengatakan, Pemko tidak boleh pilih kasih terhadap penyedia alat transportasi. Angkutan resmi tiap tahun harus memikirkan membayar pajak atau izin angkutannya, harus merogoh kocek untuk membayar perijinan untuk  menambah pundi-pundi kas daerah. Disisi lain ada transportasi online yang melenggang bebas tanpa perizinan apa-apa.

Baca Juga :   Pansus RTRW Libatkan Walhi dan Penggiat Mangrove

Sebaiknya Pemko membebaskan segala perizinan bagi semua angkutan. Apakah itu online maupun konvensional, Angkutan Kota (Angkot) berplat kuning, taksi argometer dan betor plat kuning harus disamakan tidak ada izinnya agar tidak ada pilih kasih, anak tiri atau anak kandung. “Memang masyarakat diuntungkan oleh angkutan online, tapi kalau dibebaskan banyak yang menderita, Pemko harus bijak mengatur regulasinya,” katanya.(dave)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top