Bangsa

Bea Cukai Gagalkan 465 Penyelundupan Tekstil

MataBangsa – Jakarta : Sepanjang tahun 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menggagalkan 465 kasus penyelundupan tekstil di Indonesia.

Demikian diungkapkan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menggelar konferensi pers mengenai penggagalan penyelundupan tekstil di Halaman Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/5).

Dia menyebutkan, untuk penindakan penyelundupan tekstil yang dilakukan Bea Cukai pada 2015 telah sebanyak 461 kali, sedangkan pada 2016 naik menjadi 551 kali penindakan.

“Penindakan penyelundupan tekstil pada 2015 sebanyak 461 kali, tahun 2016 naik menjadi 551 kali. Sedangkan untuk 2017 dalam 4 bulan pertama, udah melakukan penindakan 465 kali,” kata Heru.

Pada 2015-2017 Bea dan Cukai juga berhasil melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat (KB) yang terjadi di beberapa daerah, antara lain Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi, dan Bogor.

“Khusus untuk kawasan berikat, tahun kemarin kita udah nindak 84, 4 bulan pertama ini kita udah lakukan penindakan sebanyak 38 penindakan,” tambahnya.

Selanjutnya, Bea dan Cukai juga berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas (ballpress) pada periode 2015-2017.

Penindakan terhadap kasus pakaian bekas ini dilakukan melalui patroli laut gabungan di perairar Selat Malaka dengan operasi gerhana yang melibatkan Pangkalan Kapal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Batam.

Bea Cukai juga melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor di berbagai pelabuhan utama, khususnya komoditas tempat produksi tekstil (TPT). Pada periode 2015-2017 terdapat 1.477 tindakan terhadap kasus pelanggaran ekspor impor TPT.

“Untuk di Selat Malaka, tahun lalu menindak 161, naik 3 kalilipat dibanding 2015, dan 4 bulan pertama ini kita udah tangkap 150 penyelundupan pakaian bekas dengan nilai yang merepresentasikan kenaikan luar biasa di 2017 meskipun ini baru 4 bulan,” jelasnya.

Penindakan yang dilakukan Bea dan Cukai, kata Heru, sebagai wujud instruksi Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan.

“Ini sebagai arahan dari bu menkeu dan presiden kita langsung lakukan intensifikasi, pengawasan dan kerjasama dengan, Kepolisian, PPATK, dan Ditjen Pajak yang utama. dari sana kita dapat meningkatkan kinerja penindakan kita,” tutupnya. (dtf/wd-09)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top