Demokrasi

Baru 3 Daerah Rampungkan Dana Pilkada Sumut 2018

MataBangsa – Medan : Dari 8 (delapan) kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) yang menggelar Pilkada Serentak tahun 2018 mendatang, hanya 3 daerah yang sudah merampungkan persoalan anggaran dana.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan saat menggelar dialog bertajuk ‘Gotong Royong Awasi Pilgubsu 2018’ di Sekretariat Bawaslu Sumut Jalan Sei Bahorok Medan, Rabu (10/5/2017).

Adapun 3 daerah yang sudah menganggarkan dana tersebut yakni Deli Serdang, Dairi dan Tapanuli Utara. Sementara lima daerah lainnya seperti Padang Sidimpuan, Batubara, Langkat, Padang Sidimpuan, Padang Lawas (Palas) dan Padang Lawas Utara (Paluta) hingga saat ini belum menganggarkan penyelenggaraan pilkada untuk KPU dan Panwaslu kabupaten/kota.

“Kalau di Padang Sidimpuan misalnya masih menganggarkan hanya untuk kebutuhan KPU saja sementara untuk Panwaslu belum, begitu juga di Paluta dan hal yang sama terjadi di Palas. Batubara sama sekali belum begitu juga Langkat. Anehnya kami mendapat surat dari kepala daerah yang menyatakan tidak dianggarkan karena kami (panwaslu) dinilai tidak perlu,” katanya dalam diskusi Bawaslu Sumut Mendengar Gotong Royong Mengawasi Pilgubsu 2018 di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (10/5).

Baca Juga :   Ini Persyaratan Calon Partai Politik di Pilkada 2018

Syafrida didampingi anggota Bawaslu Sumut lainnya seperti Hardie Munthe dan Aulia Andri.

Syafrida menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Sumatera Utara dan juga melaporkan hal tersebut secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami tidak paham apakah ini bagian dari politik anggaran, namun kita sudah laporkan ini ke Mendagri. Karena ini bagian dari tugas kita untuk menyampaikan kalau ada yang tidak siap ya nggak usah dilaksanakan,” ungkapnya.

Dalam berbagai pengalaman, biasanya pemerintah kabupaten/kota akan menampung anggaran tersebut pada PAPBD tahun anggaran yang sama. Namun hal ini menurutnya akan membuat fungsi pengawasan mereka menjadi tidak maksimal sebab beberapa tahapan dipastikan akan terlewatkan.

“Misalnya pemutakhiran data pemilih tidak akan terawasai, proses pencalonan perorangan untuk verifikasi faktual dukungan, persiapan bimtek pengawas dan koordinasi dengan instansi lain. Bagaimana mau melakukan itu jika anggaran tidak ada,” pungkasnya

Bawaslu Sumut berharap, Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri segera tanggap terhadap persoalan yang terjadi tersebut. Sebab jika tidak, maka tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan Pilkada pada 5 daerah tersebut akan mereka rekomendasikan untuk ditunda.

Baca Juga :   Erupsi 4 Kali, Gunung Sinabung Masih Berstatus Awas

“Kan ada dua agenda itu, Pilgubsu dan Pilkada Bupati/walikota. Bisa saja Pilgubsunya jalan terus tapi Pilkada bupati/walikota tidak jalan. Kita akan tegas disitu, saya pribadi tidak takut karena itu bukan untuk kepentingan saya,” demikian Syafrida R Rasahan.(rs.c/wd-09)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top