Sumut

Perambahan Hutan Lindung Pesisir Sergai harus Dihentikan

MataBangsa – Medan : Eksploitasi kawasan hutan mangrove di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut harus dihentikan.

Pasalnya, selain membahayakan kawasan pesisir, areal mangrove di sana merupakan kawasan hutan lindung.

Ketua Bidang Eksternal Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, Ramadhani Lubis, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum untuk membuka mata perambahan hutan lindung di Serdangbedagai (Sergai).

“Aktivitas perambahan mulai dilakukan pada 2016, ditandai dengan penebangan kayu mangrove, pengerukan dan penimbunan. Saat ini kondisi lahannya sedang didiamkan, sepertinya sedang pematangan lahan,” kata Lubis, Rabu (17/5).

Dia mengatakan, aktivitas perambahan lahan mangrove itu sangat disayangkan. Sebab areal itu merupakan kawasan hutan lindung sesuai SK Menhut No 579/2014 tentang kawasan hutan di Sumut. Menurutnya, pemerintah daerah harusnya bertindak sebab aktivitas perambahan dilakukan banyak orang dan terjadi secara terang-terangan.

“Kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan, SK Menhut No 579/2014 pengganti SK Menhut No 44/2005. Kami menduga, lahan tersebut sedang menunggu waktu sebelum proses kontruksi nantinya,” ujarnya.

Baca Juga :   Sutopo: “Sudah tak Ada Potensi Tsunami, Silakan Pulang”

Dia juga meminta pemerintah daerah dan penegak hukum untuk menyelidiki dugaan terjadinya perambahan hutan lindung yang terjadi di kawasan pesisir Pantai Cermin. Menurutnya, dengan kondisi yang ada, sudah merusak ekosistem laut.

“Kami menilai kawasan hutan lindung yang sudah dikuasai investor terkesan tidak prorakyat. Nelayan di sana, tidak bisa menyandarkan perahunya lagi. Wilayah pesisir yang biasanya banyak biota ikan, sekarang tak ada lagi. Nelayan harus melaut jauh,” katanya.

Menurutnya, jika terjadi perambahan hutan, sudah jelas melanggar UU No 18 Tahun 2013 Tentang Perambahan Kawasan Hutan. Menurutnya, Sergai memang terus menerus menambah tempat wisata. Harus diakui, wisata pantai juga merupakan ikon daerah.

“Tapi aktivitas perambahan hutan lindung yang dilakukan secara ilegal. Karena kawasan hutan lindung, adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat atau diubah peruntukkannya. Kalau memang ada perubahan peruntukan itu, seharusnya dibuka ke publik,” ungkapnya.

Ramadhani mengatakan, dari informasi yang diperoleh lahan tersebut bakal dijadikan sirkuit. Tapi ada juga informasi lain yang menyebutkan lahan itu akan dibangun tempat wisata baru karena lokasinya bersebelahan dengan Pantai Bali Lestari dan Pantai Cermin Theme Park.

Baca Juga :   Rugikan Negara Rp 10.8 Miliar, Pejabat Bank Sumut Divonis 2,5 Tahun

Dari penelusuran, lahan yang dimaksud Ramadhani tersebut pernah dikunjungi Wakil Bupati Sergai dan Anggota DPRD Sergai. Di sana disebutkan bakal dibangun sirkuit motocross . Pusat olahraga ekstrem tersebut akan menjadi bagian dari wilayah objek wisata Pantai Cermin.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Sopar Siburian, mengatakan, menyayangkan terjadinya perambahan hutan mangrove di Sergai. Sementara, kampanye penanaman mangrove sangat gencar dilakukan secara nasional. “Saya pikir Dinas Kehutanan Sumut harus bertindak. Jangan diam saja,” bebernya.

Menurutnya, jika lahan itu akan dibuat sebagai sarana olahraga sirkuit, kata dia, hal itu kontraproduktif dan tidak proporsional. Memang, sirkuit membutuhkan lahan terbuka tapi tidak seharusnya merusak kawasan pantai. “Kalau merusak hutan lindung, saya kira sirkuit itu tidak tepat. Tanah PTPN kan banyak di sana. Itu saja dimintakan,” pungkasnya.(hta-11)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top