Hukum

Korupsi Jaringan Listrik, Pejabat di Tobasa Dituntut 7 Tahun Penjara

MataBangsa – Medan : Franky Mario Lumbantobing dan Sondang Barita, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tobasa di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dituntut masing-masing 7 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 8 bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 tahun dengan denda Rp200 juta subsider 8 bulan kurungan, ” ucap jaksa penuntut umum (JPU) Josron S Malau, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (6/6/2017).

Terdakwa Franky Mario Lumbantobing selaku penyedia jasa dan Sondang Barita sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Distarukim Tobasa, dinilai bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dihadapan majelis hakim diketuai Parlindungan Sinaga, jaksa juga menuntut keduanya masing-masing membayar uang pengganti (UP) atas kerugian negara dari total anggaran nilai proyek Rp6 miliar. Terdakwa Franky Mario dikenakan biaya UP lebih tinggi yakni sebesar Rp2 miliar lebih, sedangkan Sondang Barita diperintahkan hanya membayar Rp10 juta.

Baca Juga :   PN Medan akan Laporkan Kerusuhan Sidang Prapid Siwaji Raja

Jaksa menyebutkan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Namun jika tidak mencukupi maka hukuman penjara ditambah selama 1 tahun.

Menanggapi tuntutan itu, kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya mengaku akan menyampaikan pembelaan atau pledoi. “Kami minta waktu dua minggu majelis untuk menyiapkan pembelaan,” sebutnya.

Usai sidang, jaksa Josron S Malau mengatakan dalam kasus ini ada satu orang lagi yang terlibat yakni Ir Leonardo Pasaribu. Ia merupakan Komisaris Direktur PT Zola rekanan Distarukim Tobasa. Pihaknya juga sudah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polresta Tobasa.

Kasus ini, lanjutnya, pada 2013 ada pembangunan listrik masuk desa yang dikerjakan Pemkab Tobasa melalui Distarukim Tobasa dengan pagu anggaran Rp6,4 miliar. Ditengah jalan pelaksanaanya anggaran berubah menjadi Rp6,1 miliar.

Ia mengatakan rencananya pembangunan listrik masuk desa ini, ada 47 desa yang akan disurvei. Tetapi saat dimasukkan penawaran hanya 7 desa yang disetujui lalu disurvei. “Akan tetapi Saat pengerjaanya hanya 2 desa yang selesai sedangkan 5 desa tidak selesai 100 persen pengerjaan. Akibat perbuatan para terdakwa merugikan negara sebesar Rp3 miliar lebih,” ucapnya.(wd-09)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top