Politik

Dimenangkan PTTUN, PPP Kubu Romy Ajak Islah Kubu Djan Faridz

Matabangsa- Jakarta: Mahkamah Agung mengabulkan gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Pondok Gede 2016, Muhammad Romahurmuziy.

“Mengabulkan permohonan Romahurmuziy,” demikian bunyi putusan MA, yang dilansir dari laman Mahkamah Agung, Jumat 16 Juni 2017.

MA mengabulkan permohonan Romy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Putusan itu diketok oleh Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati dan Ahmad Syarifudin dalam rapat permusyawaratan hakim tanggal 12 Juni 2017.

Putusan ini sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz. Dengan begitu, kepemimpinan PPP yang sah kini berada di bawah kepemimpinan Romahurmuziy.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bersyukur atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menerima banding yang diajukan PPP kepengurusannya dan Menteri Hukum dan HAM.

Hasil tersebut, kata dia, mengukuhkan bahwa tak ada lagi dualisme di PPP karena semua pihak yang bertikai 2,5 tahun silam, sudah islah pada Muktamar di Pondok Gede, April 2016 dan telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham.

“Alhamdulillah kami bersyukur akhirnya hukum menemukan keadilannya,” kata Romy melalui pesan singkat, Rabu (14/6/2017).

Romy mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi Djan Faridz untuk mengajak islah dan bergabung bersama-sama dalam kepengurusan.

Tak hanya Djan, namun Romy juga mengajak kader-kader PPP kubu Djan untuk sama-sama menyudahi seluruh pertikaian hukum dalam partai berlambang ka’bah itu.

“Dengan adanya putusan ini, saya mengetuk pintu hati Pak Djan dan kawan-kawan dengan segala kerendahan hati, agar kembali bersatu. Karena persatuan itu disukai Allah dan perpecahan itu dibenci Allah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyambut baik keinginan Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, untuk islah. Menurut Arsul, keinginan islah sangat baik untuk memperkuat eksistensi PPP di kancah politik nasional.

Ia mengungkapkan, saat ini komunikasi antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz sudah terbangun.

“Tapi kan komunikasi itu tak melulu berlangsung secara formal antar-sekjen (sekretaris jenderal) atau antar-wakil ketua umum,” papar Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017). Arsul mengatakan, selama ini, pihaknya siap menampung kubu Djan Faridz untuk masuk dalam kepengurusan kubu Romahurmuziy.

Ia menyebutkan, ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh Djan Faridz, di antaranya Ketua Majelis Tinggi PPP, Ketua Majelis Pakar PPP, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Bahkan, Arsul mengatakan, ia rela menyerahkan jabatan Sekjen yang diembannya jika memang diperlukan.

“Hanya jabatan ketua umum saja yang tidak bisa karena itu sudah kehendak seluruh daerah. Bahkan kalau perlu dan dikehendaki seluruh daerah enggak apa-apa saya enggak jadi Sekjen,” lanjut dia.

PTTUN Jakarta melalui amar putusan Nomor: 58/ B/2017/PT.TUN.JKT memenangkan Menkumham dan PPP kubu Romahurmuziy dalam sengketa kepengurusan partai.

Dalam amar putusannya, PTTUN Jakarta menyatakan, perselisihan kepengurusan PPP, berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, seharusnya diselesaikan melalui forum Mahkamah Partai Politik.

PTTUN Jakarta juga menyatakan Keputusan Menkumham No.M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021, hanya bersifat formal administrasi.

Dengan demikian, surat keputusan tersebut tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasannya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum.

Makna “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif.  Dengan demikian, kubu Romahurmuziy dinyatakan sebagai pemegang kepengurusan PPP yang sah. (dave)

Sumber : Kompas.com

 

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top