Uncategorized

Dibubarkan, HTI Persiapkan 1.000 Pengacara untuk Judicial Review

Matabangsa-Medan: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Untuk itu, HTI sudah mempersiapkan 1.000 pengacara diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Demikian diungkapkan Ketua HTI Sumut Irwan Said Batubara, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar ST, Penasehat Fraksi PKS H Muhammad Hafez, LS, MA yang juga Ketua DPW PKS Sumut, Wakil Ketua Fraksi PKS Syamsul Qodri Marpaung, LC, serta anggota Ikrimah Hamidy dan Burhanuddin Siregar, Rabu 19 Juli 2017.

Sementara Ketua HTI Sumut Irwan Said Batubara dalam kesempatan itu didampingi, Wakil Ketua Syaiful Rahman, Penasehat HTI Sumut Ust. Azwir Ibnu Aziz.

Menurut Irwan, judicial review akan dilakukan HTI bersama 17 Ormas lain yang juga merasa keberatan dengan keluarnya Perppu No 17 tahun 2017, yang dinilai merupakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Karena itulah dia meminta dukungan DPRD Sumut termasuk Fraksi PKS, agar PKS dapat menolak Perppu ini.

Baca Juga :   Fraksi Hanura DPRD Sumut Nilai Kinerja Dinas Pariwisata Sumut Buruk

“Bahkan, pemerintah sendiri dalam hal ini menurutnya telah melanggar isi Perppu yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 62 ayat 1, dimana disebutkan pembubaran dilakukan setelah dilakukan pemberitahuan.

Dalam hal ini, kata Irwan, HTI tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan  dari pemerintah. Tiba-tiba pemerintah langsung saja melakukan pembubaran. “Pemerintah melanggar sendiri Perppu yang dikeluarkannya,” sebut Irwan.

Apalagi, kategori genting yang membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu tersebut menurutnya tidak pas, karena kondisi Negara tidaklah dalam keadaan darurat. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media dimana Presiden Jokowi tetap melakukan kunjungan kenegaraan dan berfoto-foto selfie dengan sejumlah kepala Negara.

Perppu ini menurut Irwan merupakan jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan. Karena itulah, tegasnya, jika mengaku muslim dan beriman, sudah sewajarnyalah menolak kezaliman penguasa. (dave)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top