Hukum

Rugikan Negara Rp 10.8 Miliar, Pejabat Bank Sumut Divonis 2,5 Tahun

Terdakwa Irwan Pulungan saat mendengar amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (27/2/2017).(qw)

MataBangsa – Medan : Mantan Kepala Divisi Umum Bank Sumut, Irwan Pulungan divonis 2 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan korupsi pengadaan operasional 294 unit Bank Sumut tahun anggaran 2013 senilai dengan pagu Rp 18 Miliar.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim Sriwahyuni Batubara membacakan amar putusan di Ruang Cakra I Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (27/7/2017).

Putusan yang dijatuhi Majelis Hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen yang menuntut hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, JPU Netty menyatakan akan mengajukan banding. “Majelis berpendapat terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan subsider yakni pasal 3, sementara untuk dakwaan primair pasal 2 tidak dikenakan. Untuk itu, kita akan ajukan banding,” ujar Netty usai persidangan.

Baca Juga :   Tinjau Bendungan Sei Wampu, Kata Ngogesa Sitepu : 10 Ribu Hektare Sawah Diairi

Sebagaimana diketahui dalam kasus ini, Irwan Pulungan merencanakan anggaran kegiatan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan mengusulkan ke Direksi PT Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013. Usulan tersebut, disetujui dan disahkan menjadi RBB pada tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh M Yahya, Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris Bank Sumut sebesar Rp 21 miliar yang diperuntukkan selama satu tahun.

“RBB itu selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank Sumut Tahun 2013,” kata JPU dalam dakwaannya. Usulan biaya pengadaan mobil dinas itu disusun oleh M Jefri Sitindaon selaku Asisten III Divisi Umum PT Bank Sumut (kemudian diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan) tanpa melalui survey.

Kemudian, Yahya menyetujui usulan biaya sewa mobil itu meskipun penyusunannya tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat M Jefri Sitindaon. “Yahya menyetujui penetapan pemenang lelang meski mengetahui ada penawaran yang tidak memenuhi syarat salah satunya menyangkut perubahan durasi kontrak dari satu tahun hingga tiga tahun,” ujarnya.

Baca Juga :   Wali Kota Medan Pantau Terminal Amplas, 4 Sopir Terindikasi Narkoba Diamankan BNN

Meski belum ada keputusan direksi, sambung JPU, terdakwa Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV Surya Pratama sebagai pemenang lelang. Sebelum kontrak antara PT Bank Sumut dan CV Surya Pratama ditandatangani, Zulkarnain selaku Pelaksana Tugas Sementara (PLS) PPK, menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). “Terdakwa Irwan Pulungan telah melakukan pembayaran kepada Haltatif pada November 2013 sampai Maret 2014, tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank Sumut,” tukasnya.

Pada Maret 2014, dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa mobil dinas oleh petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu hasil pemeriksaan itu yakni pengadaan sewa menyewa mobil itu oleh panitia lelang yang diusulkan terdakwa Irwan Pulungan dan disetujui Yahya serta Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran Bank Sumut tidak memenuhi SOP. Menindaklanjuti temuan OJK, Yahya, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, Ester Junita Ginting dengan Haltatif menandatangi kontrak yang berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 November 2013 sampai 31 Oktober 2014.

Baca Juga :   Siswa/Siswi SMK Dr Sjahrir Jebol PTN Bergengsi UI dan STAN

“Akibat perbuatan Irwan Pulungan, M Yahya, M Jefri Sitindaon, Zulkarnain dan Haltatif, negara mengalami kerugian sebesar Rp 10,8 miliar sesuai dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Dr Tarmizi Achmad,” ujarnya.(wd-09)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top