Ekonomi

Serapan Target Pajak Reklame Rp900 M, Tidak Tercapai

Matabangsa-Medan: Wakil Ketua Pansus Reklame DPRD Medan, Godfried Effendy Lubis mengatakan, serapan pada reklame yang ditargetkan Rp90 miliar, tidak tercapai. Bahkan, serapan yang terealisasi hanya R19 miliar.

Dikatakannya, hal ini terjadi dikarenakan semrawutnya papan reklame di Medan. Sebab ada papan reklame berdiri, tanpa pajak. Setelah itu, ada reklame di zona terlarang.

“Sudah kita berikan peringatan pertama, kedua dan ketiga, tapi tidak diindahkan oleh TRTB. Kita sudah koordinasi dengan Polrestabes, Kejati dan lainnya.

Bahkan, kita turunkan Rp2,8 miliar, dari P APBD untuk menurunkan itu. Ternyata uang itu habis sisa Rp500 juta, uang Rp2,3 miliar hilang ditelan badai, setelah diturunkan, ternyata papan reklamenya berdiri lagi,” katanya Rabu (8/11/2017).

Disampaikannya, di 13 zona terlarang, didapati 300 lebih reklame yang berdiri. Di antaranya, di Jalan Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Pinang, Jalan Raden Saleh, Jalan Bukit Barisan dan lainnya.

Godfried menuturkan, pihaknya sudah konsultasi dengan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Saat itu, Eldin minta waktu 6 bulan untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, sudah 2 tahun tidak berjalan.

“Tupoksi Billboard kan di TRTB, kalau yang di indor itu Dispenda, ini sudah kita koordinasikan ke Pemko untuk mengatasi yang bermasalah. Ada lima perusahaan yang membandel. Ini sudah disurati dan kita panggil. Masa mereka minta ini dilegalkan dan utang pajak mereka bayar. Ya kita tak mau. 13 zona terlarang itu harus bersih,” terangnya.
Baca: Pansus Reklame Sebut Pengusaha Bangun Papan Iklan Sesuka Hati

Sayangnya, saat Tribun menanyakan lima perusahaan ini, Godfried tidak menjelaskan nama lima perusahaan tersebut.
Menurut Godfried, kesadaran lima perusahaan tersebut pun tidak ada. Bahkan, ia menyebut dengan istilah lima perusahaan siluman.

“Tidak ada izin, tidak ada retribusi, ini perusahaan siluman. Saya yakin ada oknum membekingi ini. KPK kita minta terjun langsung. Langsung cek itu. Wali kota ini pun takut, kan dia yang bikin perwal, ada payung hukum.

Ini tidak hanya dinasi terkait yang kena, Eldin pun bisa kena. Terakhir bisa saja kita gunakan hak angket atau hak interplasi lah. Ini tunggu banmus, akan kita paripurnakan,” pungkasnya.(Tmc)

Print Friendly
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top