Hukum

Yayasan Gamaliel: Dispora Sumut Diminta Hormati Proses Hukum Sengketa Tanah Pasar V Medan Estate

Matabangsa-Medan: Klaim kepemilikan lahan tanah seluas 10 Hektar oleh Dispora Pemprovsu milik Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel di Medan Estate Pasar V Percut Sei Tuan Deliserdang-Sumatera Utara.

Ketua Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel Amru Siregar,SH didampingi Dewan Pembina Pendeta Sempat Nolong Sitepu, Ferdinand Siahaan, Ricard Hutabarat dan beberapa pengurus yayasan lainnya Rabu (28/02/2018) di Medan meminta Kadispora Sumut dan semua pihak terkait lainnya, agar menghormati proses hukum lahan tanah yang sedang berpekara di pengadilan.

“NKRI ini adalah negara berdasarkan hukum, persoalan tanah ini sekarang sedang dalam proses hukum di PN Lubuk Pakam Nomor Register Perkara 36/PDT.G/2018/PN.lbp Kalau tidak kita siapa lagi yang menghormati hukum dinegara kita ini. Artinya dalam tenggang waktu proses pengadilan hingga putusan, pihak Dispora tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan yayasan,” ungkap Amru.

Dia juga mempertanyakan Dispora Pemprovsu, yang tidak mengundang pihak Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel ketika menggelar rapat koordinasi di Rupatama Polrestabes Medan. Padahal satu-satunya pihak yang memiliki bukti alas hak dan dokumen pendukung lahan tersebut adalah Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel.

Baca Juga :   Rizal Ramli: Demokrasi Kita, 'Demokrasi Kriminal'

Amru menegaskan, Klaim kepemilikan Dispora Pemrovsu atas sebidang lahan seluas 10 Hektar yang berlokasi di Jalan Medan Estate Pasar V/ Jalan PBSI Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang dinyatakan sebagai aset Pemprovsu adalah tidak benar, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti secara sah berdasarkan hukum dan undang-undang.

Sementara itu, jelas Amru, berdasarkan penunjukan peruntukan tanah dari areal 200 Hektar lahan tersebut adalah milik Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel. Hal itu dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX yang berada di Medan Estate, Percut Sei Tuan Deliserdang-Sumatera Utara sesuai SK Gubsu Nomor 593.4/239/k/1983 seluas 10 Hektar.

Ditegaskannya kembali, persoalan lahan milik yayasan yang diklaim milik Dispora Pemprovsu ini, akan terus diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Yasasan tidak akan tinggal diam.

“Pengurus yayasan segera membuat pengaduan ke Komisi A DPRD Sumut, agar Komisi A segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil para pihak terkait duduk bersama, bermusyawarah dan membahas persoalan tanah ini siapa sebenarnya yang berhak menguasai lahan 10 Hektar tersebut,” pungkas Amru. (SS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top