Hukum

KPK Tetapkan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Adakah dari Sumut?

Matabangsa-Medan: Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah tinggal menunggu waktu.

Saut sekaligus mengklarifikasi kabar yang menyebut 90 persen calon kepala daerah bakal jadi tersangka.

“Enggak, enggak. Itu bukan 90 persen calon kepala daerah (akan jadi tersangka). Itu ada beberapa kasus yang sudah 90 persen sudah proses. Maksud Pak Agus itu,” kata Saut usai mengisi diskusi publik tentang Pilkada di Gedung Digital Library Universitas Negeri Medan, Rabu (14/3/2013).

Saut masih enggan panjang lebar berbicara tersebut calon tersangka tersebut. Sebab, saat ini masih dalam proses.

Termasuk soal kemungkinan calon kepala daerah yang berasal atau pada daerah pemilihan di Sumut, Saut belum dapat menjelaskan hal itu.

“Enggak, enggak boleh disebut dong” kata Saut sembari tertawa.

“Kita belum tahu perkembangannya, kita bilang tidak ada tidak boleh, karena belum masuk penyelidikan,” sambung Saut.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

“Satu, tadi malam sudah (saya) tandatangani (sprindik),” ujar Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (14/3/2018).

Ia menuturkan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut.

Agus juga mengatakan, ada kemungkian pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan oleh KPK.

“Itu kan baru satu, ada beberapa. Mudah-mudahan mungkin dikumpulkan nanti (anak-nama tersangka),” kata dia.

Menurut Agus, penyelidikan yang diakukan oleh KPK kepada para calon kepala daerah sudah lama dilakukan. Dengan bukti yang dimiliki KPK, ia mengatakan bahwa status para calon kepala daerah tersebut akan naik jadi tersangka.

Menurut Agus, proses pilkada harus tetap berjalan, namun proses hukum juga tidak bisa ditunda atau dihentikan.

“Salah satu ide kami ingin mengumumkan (tersangka) peserta pilkada itu kan supaya rakyat kemudian tahu,” ujar Agus Rahardjo kemarin di Kantor Kementerian Keuangan.(TMC/SS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top