Politik

Kerawanan Pemilih di Area Perkebunan, Komnas HAM Datangi KPU Sumut

Matabangsa-Medan: Komnas HAM banyak mendapat masukan dari masyarakat terkait, kerawanan pemilih di area perkebunan. Demikian juga masih banyak karyawan perkebunan yang tidak terekam dalam base KTP elektronik. Seperti laporan warga di Bandar Khalifah Deliserdang yang sampai sekarang masih belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket).

Demikian Komisioner Komnas HAM Hairansyah dan Munafrizal M kepada Wartawan usai melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Sumut, Rabu (18/4/2018).

Karenanya, Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) akan memantau pemungutan suara di sejumlah perkebunan di Sumut, yang disinyalir rawan mobilisasi massa pemilih untuk memenangkan salah satu pasangan calon Pilgubsu. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM terkait pemurnian suara.

Selanjutnya kami menginfokannya KPU Deliserdang untuk dilaksanakan pendataan ulang. Hal itu diakui Plh Ketua KPU Sumut Yulhasni didampingi Komisioner Nazir Salim Manik yang sampai sekarang menjadi permasalahan utama KPU Sumut ada beberapa pekerja yang bukan warga setempat (warga Nias) dan tidak memiliki suket atau KTP elektronik.

“Jadi tidak memungkinkan KPU Sumut memasukkannya dalam Data Pemilih Sementara (DPS) seperti perkebunan di Padang Lawas (Palas), Labuhan Batu Selatan (Labusel). Inilah fakta-fakta. Mereka terpaksa melakukan pencoretan,” tukasnya demikian juga saat pemungutan suara sulit dilakukan pengawasan di perkebunan.

Baca Juga :   KPU Sumut Gelar FGD Mencari Thema Untuk Debat Pilgubsu

Bahkan,  ada informasi sering kali terjadi kecurangan dalam pemilihan di perkebunan tetapi tidak terpantau pihak penyelenggara khususnya Bawaslu dan jajarannya karena tidak bisa masuk ke dalam.

Komisioner Komnas HAM lainnya Munafrizal mengutarakan saat ini Komnas HAM melaksanakan pemantauan di delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak yakni Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Maluku.

Menurutnya ada empat fokus utama pemantauan antara lain hak pilih dan dipilih, anti diskriminasi dan SARA, pemurnian suara dan peraturan pemilu yang ramah.
Terkait hak pilih, ungkapnya berdasarkan data KPU RI saat ini terdapat 6,7 juta penduduk Indonesia yang belum terekam KTP atau tidak memiliki KTP elektronik/suket.

“Ini merupakan angka fantastis jika dibandingkan jumlah ini setara dengan jumlah penduduk Singapura,” tukasnya sembari menyampaikan terkait hal inilah kami memantau delapan daerah.

Jika ini tidak segera ditindak lanjuti instansi terkait yakni Disdukcapil dan KPU, ini bisa dikategorikan dengan tindakan masif penghilangan hak konstitusi warga untuk memilih, sebab sudah ada peringatan, tetapi tidak diindahkan.

Baca Juga :   9.291.800 Surat Suara Pilgub Sumut Didistribusikan

Demikian juga terkait tindakan diskriminasi dan SARA, paparnya, seperti yang belakangan ini terjadi di Jawa Barat terkait penganiayaan ulama. Ternyata setelah diselidiki polisi, dari puluhan kasus ternyata hanya tiga kasus yang betul itu pun tidak sesuai materinya. Selebihnya hoax. Terkait hal ini polisi memeriksa 900 saksi.

“Kita sangat mengapresiasi pihak kepolisian bertindak cepat mengantisipasi kasus ini hingga tidak berkembang. Terlebih lagi dengan diperiksa ratusan orang terkait kasus ini sehingga tindakan itu berhenti,” paparnya. (dave)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top