Hukum

Tersangka Korupsi Alkes RSUD Djoelham Binjai Diduga Kabur ke Singapura

Matabangsa-Medan:  Perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum yang dipertontonkan  Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar, kembali mendapat sorotan.

Kali ini dilontarkan oleh anggota Tim Kuasa hukum Terdakwa dr. Mahim MS Siregar, salah seorang terdakwa  dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan( alkes) di RSUD Djoelham Binjai Tahun 2012 yang perkaranya saat ini sedang di sidangkan di PN Medan.

“Penetapan dr. Mahim MS Siregar selaku mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai menjadi tersangka bersama  Suriyana (PPK), Cipta Depari dari ULP RSUD Djoleham, Suhadi Winata sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Cabang Kimia Farma Medan tahun 2012, Budi Asmono, Direktur PT Mesarinda Abadi, Teddy Low, dan Direktur Petan Daya Medica Veronica merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Tapi nyatanya sampai saat ini perkara tersangka Budi Asmono dan Veronica  belum dilimpahkan ke pengadilan,”? tegas Togar Lubis,SH didampingi Dahsat Tarigan, SH Penasehat hukum dr. Mahim Siregar kepada wartawan di PN Medan, Selasa(05/06/2018).

Ditambahkan Togar Lubis, sebelumnya Kajari Binjai Victor Antonius Saragih Sidabutar berdalih tersangka Budi Asmono dan Veronica belum dilimpahkan ke pengadilan karena berkas perkaranya belum lengkap.

Kedua tersangka tidak ditahan karena kooperatif. Bahkan Kajari Binjai itu  berdalih salah satu dari kedua tersangka sedang dirawat di salah satu Rumah Sakit. Namun ketika ditanya wartawan di Rumah Sakit mana dirawat, Kajari Binjai itu tidak menjawab.

“Kami telah menelusuri hampir semua Rumah Sakit di Medan dan tidak menemukan nama pasien atas nama Veronika dan Budi Asmono. Tapi berdasarkan informasi yang kami peroleh pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 lalu, pukul 07.45 WIB, tersangka Veronika diduga telah melarikan diri ke Singapura via bandara Kualanamu dengan mempergunakan Jet pribadi dan pasport yang dipergunakannya juga ditengarai palsu,” beber Togar Lubis, sambil menunjukkan gambar dua passport yang hampir sama namun ada perbedaan nama.

“Inilah mengapa dari awal kami minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atas perkara ini, sebab dari awal sudah terlihat ada upaya dari penyidik Kejari Binjai melakukan tebang pilih dan diskrimintif dalam penegakan hukum bahkan terkesan berupaya memutus mata rantai siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau ikut serta menikmati hasil korupsi tersebut,”tambah Dahsat Tarigan menimpali.

Menurut Dashat Tarigan, saat penyidikan dr.Mahim Siregar minta penyidik Kejari Binjai menghadirkan Walikota Idham SH  sebagai saksi meringankan(adcharge) untuk Mahim, karena walikota  yang menunjuk Mahim sebagai KPA pengadaan alkes di RS Djoelham Binjai. Namun permintaan Mahim diabaikan penyidik. Padahal KUHAP menegaskan saksi meringankan/menguntungkan tersangka harus didengarkan keterangannya dan dicatat dalam BAP pasal 116 KUHAP,” ujar Dashat Tarigan.

Tentang adanya statement Kajari Binjai beberapa waktu lalu bahwa Penasehat Hukum dr. Mahim Siregar melaporkan dirinya ke Menkopolhukam, kedua Advokat ini tertawa. “ Ngapain ngelaporin Kajari itu ke Menkopolhukam, mending lapor ke Satpol PP aja,” canda Togar Lubis tertawa.

Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian membantah kalau tersangka Veronika sudah melarikan diri.    ”Tersangka Veronika setiap saat bisa kita hadirkan, karena berkas perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan,” ujar juru bicara Kejatisu tersebut.(DNA/ Amsal/ Sugandhi Siagian)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top