Demokrasi

Geger Poster Raja Jelang Pilpres dan Magisme Kekuasaan Jawa

Matabangsa-Jakarta:  Dalam beberapa hari terakhir terdengar keributan baru di Jawa Tengah, yakni munculnya poster Presiden Jokowi yang memakai mahkota raja yang tertempel di berbagai tempat. Tak tangung-tanggung penyebarannya meluas. Namun adanya poster ini malah memicu keberangan elite PDI Perjuangan yang pada pilplres 2019 ini masih mencalonkan Jokowi menjadi calon presiden. Posterini tersebar dari Puwokerto sampai Boyololali.

Mengapa demikian? Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap pemasangan poster bergambar Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju raja merupakan bentuk ‘penyerangan’ terhadap PDIP. ‘Penyerangan’ tersebut, kata Hasto, merupakan makanan sehari-hari baginya selaku partai pemenang pemilu.

Hasto percaya diri bila itu merupakan serangan kepada partainya sebagai kampanye hitam tersebut tidak akan membuat dukungan masyarakat rusak. “PDIP sejarahnya sudah biasa diserang, sudah biasa difitnah, sudah biasa diperlakukan tidak adil. Kantor partai diserang toh kami tetap mendapatkan dukungan dari rakyat,” kata dia, Rabu (14/11).

Tidak rusaknya dukungan itu, menurutnya, didasari oleh kepala daerah yang disokong PDIP memperoleh kemenangan di banyak daerah selama Pilkada periode 2015-2017. “Paling tidak, kepala daerah PDIP menang paling banyak. Total 2015 dan 2017 PDIP paling banyak memenangkan Kepala Daerah, paling banyak menempatkan kadernya di eksekutif,” ujarnya, yakin.

Untuk menjaga keutuhan partai itu, juru bicara tim kampanye nasional (TKN) ini juga menyatakan, PDIP sedang memfokuskan kaderisasi partai melalui sekolah calon legislatif. “Besok akan dibuka oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sekolah para calon anggota legislatif angkatan ketiga. Jadi kami persiapkan dengan baik melalui sekolah partai tersebut,” ucap dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan pemasangan poster Jokowi dengan baju raja jawa bukan merupakan bentuk kampanye hitam. “Setelah kami melihat itu, foto, tulisan, sedikit pun tidak mengarah kepada ujaran kebencian, black campaign, atau mengandung unsur SARA,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/11).

Melihat silang sengkarut soal pemasangan poster ‘Jokowi bermahkota raja’, maka ada tulisan yang menarik dari dua peneliti sosologi antropologi dari Universitas Indonesia, Isbodroini Suyanto-Gunawan. Tulisan ini cukup tepat untuk menelisik dan  dikaitkan dengan suasana masa kini di ajang kampanye Pemilu kali ini di Jawa Tengah. Apalagi mengingat semua pihak tahu bahwa wilayah ini adalah rumahnya orang Jawa dan menjadiu ‘kandang banteng’. Di sana tentu hidup norma hingga imajinasi masyarat mengenai apa yang disebut dengan penguasa dalam kebudyaan Jawa, yakni Raja.

Hasil penelitian tersebut termuat dalam  Jurnal  ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 29, No. 2, 2005, bertajuk ‘Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Dalam tulisan itu dinyatakan bahwa wahyu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang penguasa. Ini karena melalui wahyu itulah seorang penguasa mendapatkan legitimasinya. Tanpa wahyu, kekuasaan dianggap tidak berarti sama sekali.

Penguasa Jawa percaya bahwa tugas yang ada di pundaknya, yaitu menciptakan keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan antara dunia mikrokosmos dan makrokosmos akan sempurna hanya jika penguasa memperoleh wahyu. Raja dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual bagi seluruh kerajaannya, karena hanya rajalah yang dipercayai mampu menyedot kekuatan-kekuatan kosmis dari alam sekelilingnya.

Selain itu, kekuasaan seorang raja bersifat mutlak, karena kekuasaan yang bersifat adiduniawi melekat pada dirinya. Itu sebabnya raja tidak dapat dituntut keabsahannya oleh rakyat. Faham kekuasaan Jawa ini bersifat ‘religius’ karena membenarkan dirinya sendiri. Raja tidak dapat diganggu-gugat, karena ia merupakan ‘warana’ atau ‘khalifatullah’. Rakyat tidak berhak meminta pertanggungjawaban raja.

Bukan hanya itu, pihak Raja sendirilah yang harus mengontrol dirinya sendiri  agar kekuasaan yang telah terkonsentrasi dalam dirinya tidak merosot, Yakni, agar wahyu yang telah diperolehnya tidak berpindah ke penguasa atau tempat lain. Kekuasaan yang mantap akan melahirkan seorang raja yang besar sehingga kerajaan sekelilingnya akan menundukkan dirnya terhadap raja yang sangat berkuasa yang disebut ‘chakravartin’ (kekuasaan raja yang seperti cakra/roda yang bisa menjamah siapa saja).

Maka harus ada sumber-sumber simbolik yang mendukung kekuasaan raja, terutama untuk tetap menjaga stabilitas kekuasaan. Di sini raja atau penguasa dituntut untuk terus menerus melakukan komunikasi dengan dunia ‘adiduniawi’ atau ‘supraalami’ yang tidak nampak. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesajian ke tempat-tempat yang dianggap sakral seperti makam para leluhur, Ratu Laut Selatan dan gunung Lawu, Merapi, Merbabu dan hutan Krendhana di utara Surakarta dan Yogyakarta. Semua itu bertujuan untuk memperbesar kekuatan spiritual raja. Di samping tempat-tempat sakral tersebut, benda.

Pada bagian berikutnya, kedua peneliti tersebut menyatakan bila dalam imaji atau benak orang jawa seorang penguasa haruslah sempurna fisik dan psikisnya. Tanpa hal tersebut jangan diharap bahwa ia akan dapat bertahan lama. Pandangan yang semacam ini adalah bersumber dari konsep nilai kepemimpinan secara tradisional. Meskipun jaman telah berubah dan konsep demokrasi berlaku bagi semua orang tanpa memandang unsur seks, tetapi salah seorang elit berpendapat bahwa pemerintahan seorang perempuan tidak akan lama.

Dalam sejarah Jawa memang menunjukkan hal tersebut. Antara lain adanya sebutkan ‘Prabu Kenyo’ yang memerintah sebagai ratu penyela sambil menunggu seorang penguasa yang sebenarnya untuk memerintah yaitu satryo piningit. Satu hal yang tak dapat dipungkiri menurut mereka, adalah bahwa para pemimpin tersebut tidak dapat melepaskan diri mereka dari pengaruh tradisi lama mengenai kekuatan kekuatan magis.

Pada era dahulu misalnya, sosok Soekarno yang tak diragukan lagi karena ilmu Baratnya yang telah membuat dirinya besar, ternyata  masih juga percaya akan pusaka-pusaka kraton. Makam para leluhur dan berbagai benda pusaka milik kraton yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dan yang dipercaya dapat memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi penguasa, sering dipinjam oleh para elit dari luar kraton. Hal ini menunjukkan bahwa mereka secara sembunyisembunyi juga masih mempercayai hal yang bersifat ‘magis religius’.

Begitu pula Suharto sebagai penguasa yang sangat kuat, ia sangat kental diwarnai oleh hal-hal yang irasional yaitu selalu dikelilingi oleh “orang-orang pinter” dan sering meminjam pusaka kraton. Begitu pula banyak elit yang pergi ke makam para leluhur mereka pada waktu mereka sedang berjuang untuk meraih kekuasaan politik untuk memegang jabatan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka, para elit tersebut secara tidak langsung tetap mengakui akan kekuatan-kekuatan kosmis yang dapat menopang kekuasaan tersebut.

Hasil penelitian sejarawan terkemuka  mendiang DR Soemarsaid Moertono juga bersikap senada. Dalam disertasinya. tentang ‘Negara dan kekuasaan di Jawa’, Soemarsaid menekankan bahwa basis legitimasi kekuasaan Raja di Jawa adalah wahyu yang kemudian ada yang menerjemahkan sebagai kekuatan Ilahi, ruh, hingga aura.

Soemarsaid dalam disertasinya untuk meraih gelar Master of Art (MA) di Universitas Cornell Amerika serikat itu menulis begini: Dalam bentuk asalnya bahasa Arab, wahyu berarti petujuk Tuhan, tetapi orang Jawa menganggapnya sebagai rahmat dan karunia bagi kedudukan raja (wahyu kedaton atau nurbuah). Karunia Tuhan ini tidak selalu diberikan kepada seseorang tertentu, seperti terlihat dalam pemindahan kekuasaan kedudukan raja dari Majapahit kepada Demak, Wahyu digambarkan dengan berbagai betuk dengan rupa-rupa cahaya biru, hijau, atau putih yang menyilaukan (andaru, ‘pulung’) melintasi angkasa malam.

Selain itu, Soemarsaid menyatakan ‘wahyu’ meninggalkan raja ketika dia tutup usia atau ketika tampak keruntuhannya dan beralih kepada mereka yang terpilih oleh Ilahi (dewa). Akibatnya dengan adanya persetujuan Ilahi dalam bentuk wahyu menjadikan keduduan raja sangat rawan, terbuka bagi perubahan dan pergantian. Dan perubahan yang terjadi pada kekuasaan Jawa itu sekedar pada perubahan orangnya, bukan pada konsepnya.

Nah, adanya kekuasaan itu diperoleh sebagai jalan keilahian itu, kepercayaan adanya wahyu atau ‘pulung’ di Jawa masih lestari sampai kini. Setiap ada pemilihan kepada desa dan munculnya situasi tertentu, masyarakat di Jawa  percaya bahwa akan muncul isyarat dengan cahaya yang berkelabat pada malam hari. Bila cahaya itu berwarna biru maka rumah yang dituju orang tersebut akan menjadi pemimpin. Namun bila warna cahaya itu berwarna merah maka rumah itu akan terkena bencana. Di wilayah Gunung Kidul Yogyakarta misalnya ada kepercayaan terhadap ‘Pulung Gantung’, pulung yang membawa bencana berupa adanya orang yang akan bunuh diri.

Maka imaji orang Jawa terhadap sosok pemimpin atau raja inilah yang masih hidup dalam masyarakat Jawa sampai hari ini. Contoh yang paling nyata adalah kisah para orang tua ketika menjelang geger G30S PKI di tahun 1965 dahulu. Mereka menceritakan bila di langit mereka meilhat cahaya terang berkelebat pada langit malam menjelang dinihari (lintang alihan). Sastrawan Ahmmad Tohari pun telah memotret dan nuliskannya peristiwa itu dengan apik melalui kisah tentang nasib seorang Ronggeng bernama Srintil yang menjadi korban pergolakan tersebut. Kisahnnya ada di dalam novel yang sudah menjadi klasik:  ‘Lintang Kemukus Dinihari.”

Pada titik inilah berbicara sosok penguasa atau raja di Jawa Jawa memang banyak hal yang belum terkatakan dengan sempurna. Semua penuh misteri dan simbol. Kalaupun dikatakan sifatnya hanya setengah atau disebut ‘katuranggan’. Selebihnya dibiarkan untuk bisa menebak sendiri seolah harus melengkapi susunan sebuah ‘cangkriman’ (ROL/ Sugandhi Siagian).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top