Medan

Poldasu Tegaskan Tindak Nelayan Gunakan Pukat Hela

Matabangsa-Medan: Kepolisian Daerah Sumatera Utara menegaskan akan tetap menindak tegas dan menangkap para nelayan yang tetap nekad menggunakan Pukat Hela. Sebab dia menegaskan Pukat Hela tersebut dilarang pemerintah sesuai Permen KKP No 71 tahun 2016.

Penegasan itu disampaikan Kasi Penindakan Polairut Polda Sumut, Jenda K Sitepu disela-sela rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan kalangan masyarakat nelayan Teri bersama pihak Kepolisian , Lantamal Belawan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM Nezar Djoely didampingi anggota Irwan Amin.

Jenda mengemukakan penegasan tersebut terkait protes sejumlah masyarakat nelayan pukat teri atau Hela yang memprotes penangkapan tersebut di kawasan Perairan Belawan.

“Tugas kami memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi yang kami tegaskan bukan hanya nelayan teri saja yang ditindak, nelayan  lain juga jika gunakan pukat yang dilarang  akan kami tindak,” katanya.

Sebab, lanjut Jenda Sitepu,  nelayan itu banyak yang harus kami amankan dan lindungi.”Kalo kami bertoleransi bila kami biarkan dan tidak lakukan tugas kami untuk memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum maka kami akan menjadi pihak yg disalahkan.l,”ucapnya.

Baca Juga :   DPRD Sumut Kecolongan, Spanduk Tolak Revisi UU KPK Terbentang di Ruang Paripurna

Sebab Jenda menegaskan sudah sangat jelas disebutkan dalam peraturan bahwa ada sejumlah alat tangkap yang dilarang yakni pukat Hela. Makanya dia tegaskan  akan tetap tegakkan hukum.sebab itu tugas kepolisian..

“Sebenarnya kami sudah bertoleransi, jika tdk ada keributan dan pertikaian di masyarakat. Namun. Jika ada maka kami tegas menindak.  Selama tidak ada permasalahan di lapangan masyarakat maka kami tdk akan berbuat apa apa. Apalagi tdk ada yg bentrok. Tapi jika ada bentrok maka kami akan turun tegas,”katanya.

“Sudah sangat jelas dan tegas disebutkan di peraturan bahwa pukat yang dilarang dan tidak diizinkan. Seperti pukat Hela, dari zona apapun dan cara apapun ini tidak akan diizinkan di Sumut,”katanya.

Ketua Komisi A DPRDSU, HM Nezar Djoeli didampingi anggota Irwan Amin  mengatakan persoalan tersebut akan dibawa ke Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk dibahas bersama. Pemerintah harus hadir dalam persoalan yang melibatkan nasib nelayan tersebut. Dikhawatirkan, jika tidak mendapat perhatian dari pemerintah, selain menimbulkan kemiskinan juga akan meningkatkan kriminalitas.

Baca Juga :   Ketua Komisi E DPRD Sumut Usulkan Anggaran Dispora Sumut Dipangkas

“Kita harus cepat menyikapi apa yang menjadi permohonan para nelayan ini. Menteri Susi Pudjiastuti harus bertanggungjawab, jangan hanya di kawasan lain saja yang ada pengecualian. PermenKP ini tidak berkeadilan bagi masyarakat kita di Sumut. Kalau memang aturan itu berlaku untuk semua, jangan ada pengecualian sama sekali, tapi ini ada pengecualian di daerah lain, sementara di Sumut tidak. Kita harus perjuangkan ini. Karena teri Medan sudah jadi ikon, jangan sampai punah,” katanya.

Ia juga menegaskan, penegak hukum untuk tidak melakukan penangkapan sementara sampai DPRDSU memperjuangkan aspirasi para nelayan tersebut ke kementerian. Pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, pertengahan Desember.

“Kami akan surati Ketua DPRDSU agar kami bisa menemui menteri atau seminimal-minimalnya Dirjen. Permen ini bukan tidak bisa salah, hanya kitab suci yang tidak bisa dikoreksi,” jelasnya.

Selanjutnya Perwakilan Forum Nelayan Teri, Arnol meminta DPRDSU membantu para nelayan menyampaikan aspirasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar nelayan di Sumut khususnya nelayan teri Medan diberikan dispensasi melaut. Akibat PermenKP tersebut, nelayan selama ini dilanda ketakutan saat akan melaut dan mengancam kesinambungan hidup keluarga mereka.

Baca Juga :   Golkar Sumut Targetkan 1,2 Juta Suara Untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

“PermenKP 7/2016 berdampak besar bagi kami nelayan, kami melaut ketakutan. Kami minta dispensasi seperti daerah lain, sebab teri Medan ini juga sudah mendunia,” ujarnya.

Kepala Bidang Penangkapan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, Ahmad Efendi mengatakan, nelayan teri menggunakan pukat hela yang dilarang dalam PermenKP tersebut. Menurutnya, setelah dipelajari, penggunaan pukat hela tersebut bisa diganti dengan pukat apung yang juga bisa menangkap ikan teri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya Kementerian Perikanan telah menyediakan bantuan alat tangkap yang diperbolehkan dalam PermenKP. Namun penyerahan bantuan mengikuti persyaratan yang berlaku yaitu, bantuan diserahkan kepada kelompok nelayan yang berbadan hukum.

“Untuk mengantisipasi ini, kita juga sudah menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan alat tangkap. 50 persen diserahkan untuk mengganti alat tangkap nelayan yang terdampak dan 50 persen lagi diserahkan kepada kelompok nelayan koperasi yang mengusulkan. Bantuan diserahkan untuk nelayan yang memiliki kapan di bawah 10 GT,” katanya.(dave)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top