Advetorial

Advetorial: Lika Liku Tanah Sari Rejo, Ketua DPRD Medan Ikut Perjuangkan Ke Pusat

SERIBUAN warga Sari Rejo menggeruduk Gedung DPRD Medan, Selasa 15 Januari 2019 menuntut anggota DPRD dan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin agar berpihak kepada mereka dalam persoalan konflik tanah dengan TNI AU.

Warga yang sebelumnya sudah melakukan aksi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke gedung DPRD dan membuat keadaan lalu lintas di sekitar Jalan Kapten Maulana Lubis macet.

Warga yang melakukan aksi menggunakan odong-odong dan sepeda motor. Tak hanya orang dewasa, demo tersebut juga diikuti pelajar.

Massa langsung memenuhi badan jalan Kapten Maulana Lubis dan memarkirkan odong-odong di badan jalan hingga mengalami macet total.

“Anggota DPRD Medan sudah menunggu kita berdialog. Wali Kota Medan harus ikut dihadirkan, dia salah satu sumber masalah,” kata Ketua Formas Pahala Napitupulu saat anggota DPDR Medan meminta warga mengirimkan perwakilannya untuk berdiskusi.

Dari seribuan warga tersebut, 20 orang dikirim untuk berdiskusi dengan anggota DPRD di ruang Banggar. Di ruangan tersebut, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menerima aspirasi warga bersama Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli dan beberapa anggota komisi. Kendati demikian, warga meminta agar pihak Pemko Medan, khususnya Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin dihadirkan.

“Kita sudah hubungi pihak Pemko, Wakil Wali Kota akan datang bersama asisten (pemerintahan),” ujar Henry Jhon.

Adapun yang menerima perwakilan masyarakat Sari Rejo tersebut yakni Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, Wong Chun Sen Tarigan, Maruli Tua Tarigan, Proklamasi Naibaho, Paul Mei Anton Simanjuntak, Andi Lumbangaol dan wakil masyarakat Kelurahan Sari Rejo dipimpin oleh Pahala Napitupulu dan teman-temannya, di terima dewan di ruang Banggar Lantai 2 Gedung DPRD Kota Medan.

Pada pertemuan tersebut, Pahala Napitupulu selaku perwakilan  masyarakat Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) meminta kepada pimpinan DPRD Kota Medan agar mendesak Wali Kota Medan HT.Dzulmi Eldin S segera merekomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan agar dapat menerbitkan sertifikat tanah warga Sari Rejo yang selama ini sudah didiami lebih dari 20 tahun dan sudah ada putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI).

“Kami atas nama warga Masyarakat Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang tertindas dan teraniaya, bercita-cita untuk mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) dari pejabat yang berwenang incasu kementerian Agraria dan Tata Ruang c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q kantor Pertanahan Kota Medan dan sampai saat ini sudah beberapa kali ganti presiden namun belum juga terealisasi dan membuahkan hasil walaupun tanah yang kami kuasai telah memperoleh status yang jelas dan syah secara hukum berdasarkan keputusan hukum yang telah Incrah,” terang Pahala di ruang Banggar.

Baca Juga :   Hendry Jhon Tuding 10 Camat ‘Disawer’ Rp 50 Juta Menangkan Caleg

“Ini adalah masalah yang sudah biasa dan sudah puluhan tahun masalah ini. Kita sudah sama-sama tahu tapi tidak ada penyelesainnya,” katanya.

Ia mengatakan, keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah memenangkan warga Sari Rejo atas kepilikan lahan yang kini masih dikuasai pihak TNI AU di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Kota Medan. Namun hingga kini warga masih merasa diintimidasi.

“Pihak TNI AU selalu melakukan tindakan intimidasi dan tindakan yang membuat kami sakit hati. Tapi gak ada perlindungan dari pemerintah,” katanya.

Tak lama dialog berlangsung, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama Asisten Pemerintahan Musadad tiba. Salah seorang warga kemudian mengatakan mereka ingin Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin yang dihadirkan. Sebab menurutnya, Eldinl lah biang kerok permasalahan tersebut.

“Kami mau Eldin yang hadir. Enggak usah wakil,” katanya. Sempat terjadi perdebatan dan diakhiri oleh Henry Jhon. Iya menyebut hal ini bukan persoalan siapa yang hadir, namun untuk mencari solusi bersama.

Dihadari Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kadis Perhubungan Kota Medan, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota, Pahala Napitupulu mengatakan sampai kapanpun, sebelum sertifikat tanah Sari Rejo dapat dikeluarkan BPN, maka warga Sari Rejo tidak akan menyerah dan akan maju pantang mundur.

Sebab, atas perjuangan yang terus menerus akhirnya kementerian Agraria dan Tata Ruang  c/q Kantor Pertanahan Medan telah melaksanakan pengukuran  dan dimasukkan dalam proyek pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PPTSL) kategori 3 sebanyak 5000 lembar yang bersumber dari DIPA Kantor ATR/BPN No.12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo Peraturan Menteri ATR / BPN RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dijelaskan lagi, bahwa diketahui saat ini, peruntukan kawasan pangkalan Udara Polonia Medan (saat ini Kawasan Pangkalan Udara Lanud Soewondo Medan) tidak lagi sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan, ternyata bahagian dari tanah seluas  591,3 Ha yang terdaftar sebagai inventaris kekayaan Negara telah dialihkan dan telah berubah status kepada pihak developer swasta untuk bisnis perumahan mewah dan terbukti telah berdiri perumahan Megah dan mewah seperti halnya, Central Busines District (CBD) seluas 336,777 M2 = 33,6 Ha berasal dari lapangan golf diatas sertifikat hak pakai  No.11, 12, 13, dan 14 atas nama Departemen Pertanahan dan Keamanan Republik Indonesia dan saat ini disebut Menteri Pertahanan, dan berkedudukan di Jakarta.

Perumahan Taman Malibo Indah, Perumahan City View (bekas gudang senjata) , perumahan mewah Grand Polonia, Jalan Mustang Medan, Perumahan Mewah The Palace Residence dan Perumahan mewah Padang Golf Mension, Perumahan Mewah Taman Polonia Indah, Bank OCBC NISP Jalan Imam Bonjol Medan, SPBU Polonia Medan, Mini Market Brigth dan KFC Polonia Medan, yang semuanya diatas sertifikat hak pakai.

Baca Juga :   Sabar Sitepu: Aset Teronggok Harus Dilelang

“Kami sudah sampai ke tingkat DPR-RI di Jakarta untuk melakukan rapat mengenai tanah Sari Rejo ini, jadi pada saat itu, di Komisi 2 dan sudah ada 5 kali melakukan Rapat yang juga dihadiri oleh Pejabat Kota Medan termasuk juga Walikota Medan,” ujarnya.

Lanjutnya lagi, selama perjuangan untuk mendapatkan hak sertifikat tanah di Sari Rejo tersebut, warga sering mendapat intimidasi dari pihak AURI. “ Tanah yang di garap masyarakat adalah tanah pemerintah yang terlantar, bukan tanah milik Angkatan Udara.

Kalaupun terjadi keributan dan lempar sana dan sini, itu adalah dampak dari  ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Kami ingin dalam permasalahan ini presiden dapat turun tangan, kalau tidak dapat keluar Perpres,” sebutnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung mengatakan akan memfasilitasi dua orang perwakilan dari masyarakat Sari Rejo ke BPN Pusat, Jakarta.

“Pada dasarnya kami sangat peduli dengan apa yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara sekalian yang tinggal di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, jujur, secara pribadi kami juga mempunyai keluarga dan tanah di Sari Rejo, percayalah, kami tidak akan membela AURI, selaku wakil rakyat, tugas kami hanya melakukan legislasi dan rekomendasi untuk teknis adalah wewenang Pemerintah Kota Medan,” sebut Henry Jhon.

Maruli Tua Tarigan pada kesempatan itu mengusulkan agar dibentuk panitia Adhoc dan semua unsur dilibatkan agar bagaimana masalah sertifikat tanah Sari Rejo segera dapat dikeluarkan.

Wakil Wali Kota Medan yang juga hadir pada RDP dari perwakilan Forum Masyarakat Sari Rejo meminta maaf atas adanya kesalahan bawahannya khususnya pada pembuatan plank jalan khususnya di wilayah Lanud Soewondo Polonia Medan.

“Saya meminta maaf jika ada kesalahan bawahan saya di lapangan, dan atas ini kami akan memperbaiki, silahkan melaporkan kepada kami jika ada menemukan kesalahan bawahan saya dikemudian hari,” sebut mantan Anggota DPRD Kota Medan ini mengakhiri.

DPRD Medan Perjuangkan Tanah Sari Rejo ke Menhan

DPRD Kota Medan terus berupaya memperjuangkan nasib masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, yang hingga kini belum bisa mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) tanah mereka.

Hal itu lantaran tanah Sari Rejo didaftarkan sebagai aset negara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli mengatakan, pihaknya bersama dengan perwakilan warga Sari Rejo sudah bertemu dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu untuk membahas tentang kasus sengketa lahan Sari Rejo beberapa waktu lalu yang difasilitasi oleh Anggota Komisi I DPR RI asal Sumut, Meutya Hafid. Namun, dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan.

Baca Juga :   Pansus Ketenagakerjaan DPRD Medan Terkejut, 25 Orang Meninggal Dalam Proyek Podomoro

“Panglima TNI menyampaikan bahwa mereka hanya ingin mempertahankan aset negara,” ungkap Iswanda baru-baru ini.

Lantaran pertemuan belum menuai kesepakatan, sambung anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda ini, maka terus dilakukan berbagai upaya. Saat ini, perwakilan masyarakat Sari Rejo bersama DPRD Sumut dijadwalkan mendatangi Menteri Sekretariat Negara. “Jalan masih panjang, kami harapkan dapat membantu warga Sari Rejo mengatasi persoalan ini. Kami juga terus melakukan segala upaya demi mereka,” tuturnya.

Diutarakan dia, di kawasan Sari Rejo ada lahan yang sudah dilepas kepada pihak ketiga atau swasta dan kini telah berubah menjadi komplek pertokoan CBD Polonia. Pelepasan lahan milik aset negara tersebut menimbulkan tanda tanya besar. “Kenapa itu (lahan CBD Polonia) bisa dilepas, sedangkan untuk masyarakat kenapa tidak? Apalagi, masyarakat sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun,” sebutnya.

Ia menyebutkan, untuk mendapatkan SHM maka lahan Sari Rejo harus dihapus status tanahnya oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Kemenkeu. Sebab, hanya instansi tersebut yang bisa mengusulkan pelepasan aset kepada Kementerian Keuangan karena mereka yang mendaftarkan. “Makanya kita desak agar Kemenhan mengusulkan pelepasan aset untuk masyarakat,” cetusnya.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, memang persoalan utama masyarakat Sari Rejo adalah sertifikat tanah yang tak kunjung keluar. Namun, masalah sertifikat tanah tersebut bukan kewenangan Pemko Medan melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hendry mengatakan pemerintah pusat diminta secepatnya mengambil keputusan yang sifatnya segera  dan jangan menganggap sepele soal tanah Sari Rejo.

Namun, dia meyakini meski BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat karena tanah itu telah didaftarkan sebagai aset negara. “Dalam mengatasi persoalan ini, tak hanya ke Kementerian Keuangan tapi juga menembus ke Istana Negara atau Presiden,” kata dia.

Sementara, Anggota DPR RI, Meutya Hafid saat berada di Medan beberapa waktu lalu mengatakan, persoalan tersebut sejak tahun 2016, beberapa kali berganti Menhan dan Panglima TNI, akan tetapi sampai sekarang belum juga terselesaikan. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat Sari Rejo bisa memiliki sertifikat tanahnya.

Sementara itu, Pahala Napitupulu kepada wartawan, proses pelepasan tanah Sari Rejo akan diagendakan kembali pada 22 Februari 2019 di Kantor BPN Pusat melibatkan semua pihak yang terkait dari Pemko Medan, DPRD Medan, DPRD Sumut, Pemprovsu, BPN Sumut dan BPN Medan serta warga dari Sari Rejo.(adv)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top