Sumut

Sebelum Agustus Seluruh Jabatan Lowong Akan Segera Terisi

 Matabangsa-Medan: Rotasi eselon II maupun pengisian 12 jabatan lowong yang ada di lingkungan Pemprovsu, baik untuk kepala dinas, kepala badan, maupun kepala biro masih berproses. Terlebih untuk jabatan strategis OPD yang hingga saat ini masih lowong, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Biro Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
Pasalnya, ketiga posisi jabatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pembahasan rencana pembangunan seperti penyusunan Rancanangan P-APBD Sumut tahun anggaran 2019 dan penyusunan Rancangan APBD Sumut tahun anggaran 2020. Untuk itu, Gubsu, Edy Rahmayadi menegaskan bahwa pemilihan untuk para pejabat eselon II yang ada dijajarannya ditargetkan selesai sebelum Agustus 2019.
“Insya Allah, sebelum Agustus nanti harus selesai itu semua,” sebut Edy yang ditemui usai dirinya melaksanakan sholat Ashar di Mesjid Agung Medan, Senin (13/5/2019) sore.
Menurut Edy, hal tersebut dikarenakan para anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 sudah melaksanakan tugasnya pada Oktober 2019 mendatang. Oleh karenanya, jelas Edy, rotasi maupun pengisian jabatan lowong tersebut harus melalui mekanisme assesment (penilaian) dan mekanisme lelang jabatan.
“Meski begitu, bukan berarti tidak ada pelantikan sebelum itu. Karena pelantikan itu harus segera dilakukan,” paparnya.
Terpisah, Plt.Kepala BKD Provsu, Khoir Harahap mengatakan, sebelum dilakukannya lelang jabatan, terlebih dahulu pihak penyelenggara akan melakukan ‘open biding’ guna mencari SDM yang dinilai ‘berbobot’ untuk mengisi jabatan eselon II yang saat ini lowong. Terlebih, katanya, untuk mengisi 15 jabatan kosong tersebut  akan makan waktu.
“Jika kita buka open biding di pertengahan puasa, kemungkinan di minggu kedua atau ketiga setelah lebaran ‘open biding’ itu selesai. Kalau kata Pak Gub SDM kita kurang, maka untuk open biding itu akan kita lakukan secara nasional. Dalam artian, bisa saja ASN dari provinsi lain masuk kesini bukan hanya di Sumut ini saja. Dengan kata lain, persaingannya itu bisa lebih baik lagi dan menghasilkan SDM yang lebih baik untuk mengisi posisi yang lowong itu,” jelas Khoir.
Khoir pun mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh Pemprovsu. Sepanjang anggaran untuk pelaksanaannya mencukupi. “Secara aturan, hal itu memang diperbolehkan. Sepanjang anggaran untuk pelaksanaannya nanti mencukupi. Itu saja kunciannya,” singkatnya. (dave)
Baca Juga :   ASN Pemprov Sumut Diharapkan Tetap Tunggu Hasil Resmi dari KPU
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top