Hukum

Biro Ortala Setdaprovsu Giat Sosialisasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Matabangsa-Medan: Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setdaprovsu kini giat mensosialisasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi kerangka acuan dalam perubahan kinerja birokrasi dan ASN dilingkungan Pemprovsu guna mewujudkan visi Gubsu yang ingin menjadikan Sumut Bermartabat.

Kabiro Ortala Setdaprovsu, Faisal Hasyrimi secara rinci menjelaskan makna 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi paradigma baru kinerja birokrasi dan ASN Pemprovsu dalam mewujudkan layanan publik yang bermartabat.

“Delapan poin area perubahan reaformasi birokrasi ini bukan barang baru. Karena sebelumnya sudah termuat dalam Perpres No.81/2010 dan  PERMENPAN No.11/2015  tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi. Makanya kami coba untuk mensosialisasikan kembali poin-poin ini guna mendorong kinerja birokrasi menjadi sebuah budaya kerja baru di lingkungan Pemprovsu,” ucap Faisal saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/7/2019).

Lebih jauh Faisal memaparkan poin – poin tersebut, Pertama, organisasi yang dimaknai sebagai organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna (right sizing) sesuai kebutuhan Pemprovsu untuk mewujudkan visi-misi Gubsu dan Wagubsu.

Kedua, tatalaksana yang mencakup system dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efesien. Sehingga diharapkan masing-masing OPD mulai dari pimpinan hingga staf memiliki kerangka acuan  kerja masing-masing.

“Semua harus memiliki SOP dalam bekerja. Dan sekarang kita ‘breakdone’ sampe kepada Kasubbag hingga staf ke bawahnya. Apa tugas dan tanggungjawabnya,” kata Faisal.

Lalu yang Ketiga, sambungnya, adalah peraturan perundang-undangan. Dimana semua regulasi dan aturan maupun produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi harus selaras dan tidak tumpang tindih.

“Selanjutnya, poin perubahan keempat adalah SDM aparatur yang profesional, kredibel, dan bertanggungjawab dalam setiap tugas dan fungsinya. SDM itu meliputi kompetensi, netralitas, capable, sejahtera, dan berkinerja tinggi. SDM ini juga menjadi fokus perhatian Gubernur, salah satunya menghapuskan segala macam bentuk pungli apapun,” ungkapnya,

Selanjutnya, dia mengatakan saat ini Pemprovsu sudah melakukan sistem keuangan elektronik sehingga tidak ada lagi transaksi yang dilakukan secara manual. Begitu halnya juga dengan pendidikan dan pelatihan untuk mengasah kemampuan masing-masing SDM aparatur yang ada.

Poin perubahan selanjutnya, jelasnya lagi, adalah pengawasan yang melekat (waskat) baik internal maupun menyeluruh seperti Inspektorat untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang berish dan bebas KKN (Korupsi, Klusi dan Nepotisme).

Kemudian, area perubahan keenam adalah terciptanya kinerja birokrasi yang akuntabel dengan mengedepankan budaya-budaya kerja yang memiliki  kapasitas dan  kredibilitas sehingga semua capaian-capain maupun program-program untuk mewujudkan Sumut Bermartabat dapat dipertanggungjawabkan.

“Semua kinerja birokrasi harus kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Faisal.

Ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan  publik  yang  prima karena  menyangkut hajat hidup orang  banyak sesuai harapan masyarakat. Dimana segala bentuk pelayanan publik yang dikelola Pemprovsu haruslah  mudah, murah, dan efesien.

“Misalnya layanan perizinan satu pintu yang sudah punya standar aturan sendiri atau  layanan Samsat yang mudah  maupun bentuk layanan lainnya,” papar Faisal.

Terakhir, dari semua poin area perubahan reformasi birokrasi ini nantinya akan menciptakan cara pikir dan budaya kerja (mindset dan culture set) birokrasi yang tinggi dengan aparatur yang mumpuni. Sehingga roh dari kedelapan  poin ini nantinya akan  memunculkan budaya-budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan penuh  inovasi.

“Itulah mindset dan culture set aparatur yang diinginkan Pak Gub dan Pak Wagub. Meskipun tidak mudah, namun kami yakin reformasi birokrasi dilingkungan Pemprovsu ini bisa berjalan baik demi mewujudkan cita-cita Sumut Bermartabat,” pungkas Faisal.(dave)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top