Ekonomi

350 Hektare Tanah di Kota Medan Milik De Mayer Eigendom Verponding

Matabangsa-Medan: Seluas 350 hektare tanah di Kota Medan atas nama MS Patmawijaya alias Piter Mayer Bin Samuel De Mayer. Di atas tanah-tanah tersebut kini berdiri bangunan-bangunan megah, dan sebagian masih berdiri kantor-kantor pemerintahan serta gedung bersejarah.

Hal itu diketahui dari keterangan Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik.

“Total luas tanah milik De Mayer itu ada 111.000 hektare di Sumut. Hampir semuanya tersebar di kawasan pantai timur. Khusus di Kota Medan, jumlahnya ada 350 hektare. Kini di atas tanah-tanah itu berdiri gedung-gedung mewah. Sebagian masih kantor-kantor pemerintahan, baik pusat maupun pemerintahan daerah. Juga gedung bersejarah atau heritage,” terang Azhari Sinik, Rabu 28 Agustus 2019.

Kata Azhari, ahli waris dari De Mayer ada sebelas orang. Seorang diantaranya adalah perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu.

“Ada 11 orang ahli warisnya. Seorang diantaranya jenderal bintang 1 bertugas di Mabes TNI. Saya berani bicara ini karena mendapat kuasa dari ahli waris. Saya masuk dalam tim yang dibentuk Ahli waris. Dalam waktu dekat, akan ada temu pers di Medan. Ahli waris dan tim dari Jakarta akan datang kemari,” ujar Azhari.

Lokasi tanah atas nama MS Patmawijaya alias Piter Mayer Bin Samuel De Mayer di Kota Medan, diantaranya berada di kawasan Jalan Ahmad Yani Medan. “Seperti tanah yang di atasnya Hotel Grand Aston, Kantor BI, Hotel Darma Deli Inn, Capital, Podomoro. Lanjut, kantor TVRI, Rumah Sakit Tembakau Deli, Hotel JW Marriot, dan sekitarnya,” cetusnya.

Gedung Center Point, Kantor Kereta Api Indonesia (KAI), Kantor Telkom, gedung sejarah di Jalan Hindu dan Jalan Perdana, sekitanya. “Khusus kawasan Jalan Hindu dan Jalan Perdana, sekitarnya ada 3,5 hektare. Kawasan Pulo Brayan Bengkel, Gedung RRI di Jalan Veteran, dan banyak lagi,” jelas Azhari.

Semua itu adalah tanah verponding yang merupakan harta peninggalan yang terdaftar di Balai Harta Peninggalan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakaarta. Ahli waris akan menggugat kembali baik yang dikuasai pemerintah maupun swasta. Termasuk kawasan Jalan Nibung, Pasar petisah. Semua yang menjadi HPL/HGB Pemko Medan.

“Kita minta kepada Pemprov Sumut, Pemko Medan dan khususnya BPN untuk tidak menerbitkan segala bentuk surat kepemilikan baik itu HGB maupun HPL di atas tanah milik De Mayer,” seru Azhari.

Semua tanah atas nama MS Patmawijaya De Mayer tercantum dalam Peta KAART der Tabaksonder nemingen Ter Oostkust Van Sumatra. “Saya bersama tim, sekarang ini mendapat tugas dari ahli waris untuk menginventarisir semua keberadaan tanah yang ada di Sumut, dan khususnya yang ada di Kota Medan,” kata Azhari. (DRberita.com/dave)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top