Hukum

Ancam Kebebasan Pers, Organisasi Pers Tolak RUU KUHP, Ini Pasal-pasalnya

Matabangsa-Jakarta: Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers membuat petisi penolakan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Selasa (24/09/2019).

Pemerintah dan DPR akhirnya menunda pengesahan RKUHP beserta RUU lainnya pasca unjuk rasa yang dilakukan elemen mahasiswa di sejumlah provinsi.

Sejumlah organisasi pers yang membuat petisi penolakan antara lain Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), LBH Pers dan Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS).

Isi petisi itu menyebutkan, RUU KUHP yang akan disahkan bakal menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. RUU KUHP ini, disebut dalam petisi itu, bisa menjadi alat untuk membungkam pers yang kritis. DPR jangan memaksakan untuk mengesahkan RKUHP sementara Presiden Jokowi sudah meminta agar DPR menunda pengesahan.

“Tidak ada cara lagi selain kita harus menolaknya melalui petisi ini. Kami Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH Pers dan LPDS mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP tersebut,” kata anggota Dewan Pers Agung Darmajaya.

Baca Juga :   Virus Covid-19, Dewan Pers Ingatkan Jurnalis Jaga Kesehatan

Sejumlah pasal di RUU KUHP, kata Agung, akan berbenturan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin dan melindungi pekerjaan pers di Indonesia. Apalagi kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, kata dia, demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan akan berjalan mundur.

“Keberadaan pasal-pasal karet di RUU KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa,” tukasnya.

Pada bagian lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melalui siaran persnya menyebut, bila disahkanya RUU KUHP itu, jelas masih banyak permasalahan terkait pasal-pasal yang ada di dalamnya.

“Salah satu di antaranya pasal 218 dan 219 tentang penghinaan terhadap Presiden. LBH Medan menilai bahwa pasal ini pada dasarnya tentang lese mejeste (Pasal Pelindung) yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda. Dalam artian pasal ini merupakan warisan Belanda/kolonial,” kata Irvan Syahputra Wakil Direktur LBH Medan.

Baca Juga :   Polisi Amankan Pendemo, Mahasiswa Kembali Lempar Batu

Menurut dia, pasal ini tidak relevan di zaman demokrasi saat ini. Di mana pasal tersebut dapat mengurangi kebebasan mengeksprsikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum.

“Memperkuat hal tersebut bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, yang mana MK pada 2006 dalam putusannya nomor: 013/022/PUU/IV/2006 telah menghapus pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

Hakim MK kala itu, kata dia, menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsiran yang amat rentan manipulasi.

“Oleh karena itu pasal ini hanya akan menimbulkan polemik. Sebab aturan ini membuat Presiden dan masyarakatnya saling ‘bertarung’ dalam ranah peradilan,” paparnya.

Dengan adanya RUU KUHP akan bertambahnya rongrongan terhadap media dalam menyampaikan berita dan informasi yang sebelumnya para jurnalis terancam dengan adanya UU ITE yang dinilai merupakan pasal karet.

“Kesimpulannya jika pasal ini dihidupkan kembali sama saja pemerintah dan DPR membangkang dengan konstitusi. RUU KUHP ini tidak hanya ditunda namun pasal-pasal yang sudah tidak relevan dan membatasi hak asasi seseorang dalam berdemokrasi sudah seharusnya dihapuskan atau tidak dimasukan dalam RUU KUHP,” pungkasnya. (dave)

Baca Juga :   Abaikan 5W 1 H, 12 Butir Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Berikut ini pasal-pasal karet di RKUHP yang mengancam kebebasan pers yakni:

  1. Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden
  2. Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah
  3. Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa
  4. Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong
  5. Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti
  6. Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan
  7. Pasal 305 tentang Penghinaan Terhadap Agama
  8. Pasal 354 tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara
  9. Pasal 440 tentang Pencemaran Nama Baik
  10. Pasal 446 tentang Pencemaran Orang Mati
Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top