Hukum

Wagubsu: Seluruh Program Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

Matabangsa-Medan: Keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dinilai dari manfaatnya terhadap masyarakat. Karena itu, program yang baik adalah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, di Hotel JW Marriot, Jalan Puteri Hijau, Medan, Senin (16/12).

“Dalam penyusunan program capaianya itu harus manfaat pada masyarakat, tidak hanya pada serapan anggaran,” kata Wagub Musa Rajekshah.

Untuk itu, dalam penyusunan program, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya sekadar salin dan tempel dari program tahun sebelumnya. Melainkan harus ada inovasi, menyesuaikan program dengan perkembangan zaman.

Selain itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan sudah berjalan tahun depan di Sumut. “Hal ini harus kita laksanakan, tujuannya membangun Pemprov Sumut menjadi e-Government, serta dapat mengintegrasikan sistem kabupaten dan kota juga,” kata Musa Rajekshah.

Menyerahkan penghargaan

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyerahkan penghargaan pada kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik, dalam presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumut dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat.

Baca Juga :   Wagubsu Berharap BRI Dorong Pertumbuhan UMKM

Foto: Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah menghadiri rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, di Hotel JW Marriot, Jalan Puteri Hijau, Medan, Senin (16/12).

Untuk pemerintah kabupaten/kota dengan capaian persentase terbaik diraih Kota Tebingtinggi di peringkat pertama, Kabupaten Tapanuli Selatan posisi kedua, dan Kota Binjai peringkat ketiga. Sementara itu, untuk OPD atau BUMD terbaik pada tempat pertama diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut, PT Perkebunan Sumut di peringkat kedua, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut peringkat ketiga.

Atas hasil tersebut, Wagub mengapresiasi kabupaten/kota, OPD, dan BUMD yang telah meraih prestasi tersebut. Namun Wagub mengharapkan ke depan, seluruh OPD dan BUMD tidak lagi memiliki perentase penyelesaian TLHP Inspektorat di bawah 50 %. Tetapi, seluruh OPD dan BUMD mampu menyelesaikannya hingga 100 %.

“Saya harap, kabupaten/kota, OPD dan BUMD mendapat prestasi tidak berpuas diri, hal ini harus terus dipertahankan, ke depan diharapkan juga seluruh OPD dan BUMD dapat menyelesaikan TLHP Inspektorat hingga 100 %,” kata Wagub.

Baca Juga :   Membangun Desa Menata Kota untuk Sumut Bermartabat

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan, penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah kabupaten/kota, OPD dan BUMD harus berpuas diri sampai di situ. Masyarakat adalah tetap yang terpenting.

“Yang harus dijadikan patokan, apakah masyarakat sudah bahagia? Mudah-mudahan masyarakat kita yang 14 juta ini bahagia dengan kerja kita,” kata Lasro.

Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Tapsel Aswin Efendi Siregar, Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, serta perwakilan kabupaten/kota se-Sumut.(dave)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top