Ekonomi

BPK RI Sumut Keluhkan Gubsu Belum Batalkan Kontrak PDAM Tirtanadi Dengan PT TLM

Matabangsa-Medan: Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara Dra VM Ambar Wahyuni MM Ak menegaskan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi belum juga menindaklanjuti temuan BPK RI agar membatalkan kontrak perpanjangan kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan PT Tirta Lyonnaise Medan (TLM).

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Utara Dra Vincentia Moli Ambar Wahyuni pada Media Workshop Triwulan IV Tahun 2019 di Aula Kantor BPK RI Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa 17 Desember 2019.

Ambar didampingi Kasubag Humas dan TU Ludfi Noviandi, Kasubag Sumut III Nyra Yuliantina dan Kasubag Sumut I Andanu dan Kasubag Sumut II.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2017 yang lalu, pihaknya menemukan kontrak antara PDAM Tirtanadi dengan TLM dilaksanakan sejak tahun 2000 jangka waktu kontraknya masih lama, kata Ambar menjawab pertanyaan wartawan dalam media workshop Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan II Tahun 2019 di Audiotorium BPK RI perwakilan Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, 26 Juni 2019.

Baca Juga :   Heri Batangari Nasution: Perlu Sinergitas Tingkatkan Kinerja PDAM

Atas temuan itu, Ambar pernah menyarankan agar pemangku pemerintahan provinsi Sumatera Utara bisa meninjau ulang perpanjangan kontrak yang dipercepat sebelum masa kontraknya berakhir.

Meski demikian, Ambar tidak merinci indikasi atau potensi dampak perpanjangan kontrak yang dipercepat tersebut. Namun dia mencontohkan sejumlah kontrak kerjasama atau kerja dalam pengelolaan aset negara di Papua yang tak sesuai bisa dibatalkan.

BPK RI, kata Ambar , tidak bisa melakukan audit lebih jauh dan hanya sebatas melihat dokumen atau kesesuaian data dalam kontrak. Untuk melihat lebih jauh bisa dilakukan melalui konsultan keuangan.

Menurut catatan wartawan, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumut Tahun 2017, PDAM melakukan Perjanjian kontrak kerjasama (PKS) dengan PT Tirta Lyonaise Medan (TLM) dalam mengelola air minum. PKS berlaku sejak Tahun 2000 sampai dengan tahun 2025.

Namun, pada Tahun 2017 dilakukan PKS perubahan yang berlaku mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2043. Perubahan PKS tersebut, berpotensi merugikan PDAM dan investasi Pemprov Sumut kepada PDAM tidak memperoleh hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Baca Juga :   Langkah Gubsu Copot Trisno Dirut PDAM Tirtanadi Tepat

PKS Perubahan dan Pernyataan Kembali antara PDAM Tirtanadi dengan PT TLM tanggal 18 Juli 2000, menurut perjanjian akan berakhir 25 tahun dari permulaan pengoperasian pembangunan. Lingkup PKS tersebut, mencakup pembangunan dan peralatan reservoir air bersih kapasitas terpasang 500 m3.

Pada saat PKS berlangsung, pihak PDAM membayar biaya volumetrik, yaitu biaya tidak tetap untuk penjualan air olahan. Pihak PT TLM berhak menerima biaya langganan bulanan dan biaya volumetrik. Harga volumetrik, berarti harga yang akan digunakan untuk volume air olahan yang dijual atau dianggap sudah dijual oleh perusahaan bangun, kelola, dan alih milik (BKAM) kepada PDAM.

PKS tersebut akan berakhir tanggal 18 Juli 2025. Dalam PKS, dijelaskan bahwa setelah berakhirnya PKS, perusahaan BKAM wajib menyerahkan sistem produksi dan tanah kepada PDAM secara cuma-cuma, kecuali untuk personel, persediaan bahan kimia, suku cadang, persediaan, barang habis pakai, dan aset proyek yang tidak disusutkan sepenuhnya.(dave)

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top