Politik

Banyak Zona Merah, Ketua DPD RI La Nyalla Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember 2020

Matabangsa-Jakarta: Kesepakatan Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. La Nyalla berpendapat sebaiknya pemerintah melakukan kaji ulang keputusan tersebut.

Pasalnya, Kemenkes dan Gugus Tugas Penanganan Percepatan Penanganan Covid-19 dari BNPB belum pernah menyatakan wabah korona belum berakhir. “Sampai hari ini (kemarin) masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan, kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik,” kata La Nyalla di Surabaya, Kamis (28/5).

Hal itu, ujarnya, dari sisi wabah. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi pandemi belum dinyatakan berakhir. “Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkapnya La Nyalla mengambil contoh Jawa Timur, kemarin.

Ia mengutip pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi yang menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, China. Karena, penyebaran di Surabaya sangat cepat. “Dan 65% angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar pilkada,” ujarnya.
Diungkapkan La Nyalla, Republik ini tidak terancam bubar hanya karena Pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Justru Indonesia akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera ber akhir. Semua akan terganggu. Karena itu, ia menyarankan sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah korona dan dampaknya pada masyarakat. “Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” jelas

La Nyalla seraya mengungkapkan bahwa untuk pilkada Desember nanti, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar. KPU RI memang mengajukan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan.
Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih senilai Rp263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar.

Dan Rp10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp2,1 miliar untuk PPK. Sebelumnya, Bawaslu RI pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Di antaranya kecemasan dan kekhawatiran petugas penyelenggara pilkada meskipun bekerja dengan protokol kesehatan. Dari sisi pemilih, dimungkinkan terjadi penurunan pengguna hak suara, bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Serta, kerawanan politik uang, mengingat masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang sulit.(dprri/das)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top