Sumut

Walikota Gunungsitoli Tepati Janji, MZ Dievaluasi Akademisi Ikut Prihatin

Matabangsa – Gunungsitoli: Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua kepada media ketika temu pers di Aula Pertemuan Lt.I Kantor Walikota Gunungsitoli, Rabu 17 Juni 2020 menyesalkan dan menyayangkan tindakan seorang oknum ASN dari dinas Satpol PP Kota Gunungsitoli yang melaksanakan tugas penertiban tidak sesuai dengan SOP dan videonya telah tersebar luas. Beliau mengatakan hal itu tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa evaluasi terhadap yang bersangkutan akan segera diambil.

Akhirnya melalui Kadis Kominfo Kota Gunungsitoli ketika dihubungi via selular Sabtu 20 Juni 2020 mengatakan MZ yang berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli ini telah diberikan sanksi disiplin berat yakni pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dua tingkat lebih rendah. Sebagai mana kita ketahui sebelumnya beliau menjabat sebagai Kabid Trantibum Satpol PP kota Gunungsitoli dan sekarang dipindah tugaskan di Kesbangpol Kota Gunungsitoli sebagai staf biasa di wilayah kerja kota Gunungsitoli, ungkapnya.

Kasatpol -PP Kota Gunungsitoli, Eko Aryanto Zebua ketika diminta tanggapannya via Selular Sabtu, 20 Juni 2020 media terhadap pembebasan jabatan salah seorang anggotanya dan adanya sebagian LSM yang meminta Walikota supaya juga ikut mengevaluasi dirinya dari jabatan saat ini, dia siap menerima konsekuensi jabatan.

Baca Juga :   IPDA Elitonius Hulu, S.Sos Jatuh Cinta Terhadap Tugas Rahasia Abdi Negara

“Kami sebagai abdi negara harus siap menerima setiap konsekuensi dari pekerjaan yang kami emban, apakah itu sifatnya positif atau negatif itu tergantung dari penilaian pimpinan dan masyarakat. tapi kami tentunya sebagai atasan tidak pernah memberikan instruksi yang salah kepada anggota karena itu diatur dalam SOP ketika melaksanakan tugas. Dan pastinya kami telah berjanji/bersumpah terhadap tugas tersebut ketika kami pertama kali diangkat sebagai ASN dan sifatnya individu,” ujarnya.

Apalagi ada aturan Aparatur Sipil Negara terdapat dalam UU RI No.5 tahun 2014, tentang disiplin PNS terdapat dalam PP RI No.53 Tahun 2010, tentang kinerja PP RI No.30 tahun 2019,tentang Manajemen PNS PP 11 Tahun 2017.

Jadi setiap ASN wajib mengetahui hal ini dan pimpinan juga menjadikan ini sebagai tolak ukur guna evaluasi terhadap kinerja ASN yang ada di wilayah pemerintahannya. Karena setiap ASN juga dilindungi oleh UU itu sendiri, tuturnya.

Lanjutnya, khusus kepada Kadis, terhadap saudara MZ yang telah dipindah tugaskan ke instansi lain itu adalah hal wajar bagi seorang ASN dan harus siap menerima karena sisi positif dibalik musibah selalu ada.

Baca Juga :   Kadis Kominfo Kota Gunungsitoli, Onahia Telaumbanua, ST, MT Umumkan 5 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19, 1 Orang Sembuh

Kami pun dalam menciptakan keindahan, kebersihan dan kenyamanan Kota, akan terus menerus melakukan kegiatan penertiban kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan sebagian badan jalan di sekitar pasar Kota Gunungsitoli.

Memang dalam melaksanakan kegiatan penertiban tersebut kerap terjadi hal-hal yang menimbulkan kegaduhan antara pedagang dengan petugas dilapangan. Namun kita tentu berkeyakinan bahwa penertiban dilakukan untuk menciptakan keindahan, kebersihan dan kenyamanan kota.

Dalam hal ada sebagian masyarakat mempergunakan trotoar dan bahu jalan untuk kegiatan usaha harus kami arahkan agar tidak menggangu hak warga masyarakat lainnya, ujarnya.

Arozatulo Bawamenewi, S.Pd., M.Pd bersama rekannya dari kalangan Akademisi memberikan tanggapan berimbang terhadap video dan pemberitaan yang sedang berkembang dengan menjelaskan ” kita dari kacamata akademisi menilai keputusan walikota sudah tepat, dan tidak membenarkan tindakan dari oknum Satpol-PP tersebut.

Namun bukan berarti sebagian oknum pedagang yang melanggar aturan juga tidak bersalah dalam hal ini, Kegaduhan bisa saja terjadi ketika petugas telah berulang-ulang mengarahkan para pedagang kaki lima namun tidak digubris.

Baca Juga :   Gelombang Penyebaran Penularan Covid-19 Wilayah Kota Gunungsitoli Semakin meningkat

Petugas juga manusia biasa, terkadang lepas kontrol. Jadi hal yang terjadi jangan terlalu dibesar-besarkan karena oknum tersebut telah menerima sanksinya tetapi bagaimana juga dengan pedagang yang melakukan pelanggaran?

Kita hanya berharap peristiwa yang terjadi jangan terulang dan tidak membuat penegak disiplin kita menjadi ciut nyalinya karena berbagai tanggapan dari netizen maupun pemberitaan.

Kedepannya petugas lebih mengutamakan cara-cara yang profesional dalam melakukan operasi penertiban, disertai edukasi kepada masyarakat untuk beraktifitas dagang di tempat-tempat yang sudah disediakan dan atau dibolehkan.

Demikian juga kepada pedagang kaki lima diharapkan taat terhadap aturan dengan tidak menggunakan trotoar dan badan jalan dalam melakukan aktifitas dagangnya.

Sehingga, ujarnya, tidak mengganggu para pengendara maupun pejalan kaki. Kota Gunungsitoli juga ada aturannya dan itu tertuang dalam “Perda Kota Gunungsitoli no. 4 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, turunan pasal tersebut diatur dalam Perwal No.86 tahun 2018” menjadi hal wajib diketahui oleh masyarakat.

Kota Gunungsitoli adalah rumah kita, katanya, marilah menciptakan keindahan, kebersihan dan kenyamanan bersama. Kalau bukan kita yang jaga lalu siapa lagi, kalau bukan sekarang lalu kapan lagi, pintanya. (T Harefa)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top