Politik

2021, Gubsu Usulkan RAPBD Rp13,7 Triliun, Mekanisme Rapat Paripurna Sempat Dipersoalkan

Matabangsa.com-Medan: Gubsu Edy Rahmayadi sampaikan Ranperda (Rancangan peraturan daerah) R-APBD Provsu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13,749 triliun lebih, melalui rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2020) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Gubsu menyebutkan, belanja daerah pada RAPBD 2021 sebesar Rp13,749 triliun lebih. Sedangkan pendapatan daerah Rp13,517 triliun lebih berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,9 triliun bersumber dari penerimaan pendapatan pajak daerah Rp5,4 triliun, pendapatan dari retribusi daerah Rp34,6 miliar.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp356,2 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp162 miliar. Pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pada APBD tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp7,4 triliun.

Sementara, Belanja Daerah pada APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp13,7 dengan alokasi belanja operasi Rp10,2 triliun, belanja modal Rp1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp75 miliar, belanja transfer Rp2,3 triliun. Dari perbandingan jumlah target pendapatan dan jumlah rencana belanja, maka pada APBD 2021 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp232 miliar.

Baca Juga :   Jelang Liga 2, Edy Rahmayadi Motivasi Pemain PSMS Lolos Liga 1 Tahun 2021

“Tentu menjadi harapan kita bersama kiranya pembahasan apbd tahun anggaran 2021 ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah,” kata Gubsu.

Ia juga berharap kerja sama antara DPRDSU dan Pemprovsu dapat lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat Sumut. “Kiranya kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat,” tambahnya.

Usai pidato Gubsu, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan buku nota keuangan dan RAPBD 2021 antara Gubernur Sumut dan pimpinan DPRDSU yang Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani dan Harun Mustafa Nasution.

Selain penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD, paripurna tersebut beragendakan penyampaian dan penjelasan Gubernur Sumut mengenai Ranperda tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Langgar Tatib

Sebelum dilanjutkan rapat paripurna beberapa agenda tersebut, anggota dewan Zeira Salim Ritonga melakukan interupsi mempersoalkan mekanisme atau kedudukan rapat paripurna tersebut, karena dianggap melanggar tatib (tata tertib) DPRD Sumut.

Baca Juga :   Apartemen Reiz Condo di Jalan Tembakau Deli Terbakar

Dia minta pimpinan dewan memberi penjelasan terhadap kedudukan rapat paripurna, apakah sifatnya pengumuman atau pengambilan keputusan, karena kehadiran anggota dewan tidak memenuhi qourum yaitu 1/2 N + 1 (setengah dari jumlah anggota DPRD Sumut tambah 1) yang diamanatkan dalam tatib dewan.

Menurut Zeira, mekanisne rapat paripurna melanggar tatib DPRD Sumut, karena setiap rapat paripurna dapat dilaksanakan, jika sudah memenuhi qourum. “Rapat paripurna penyampaian ranperda RAPBD 2021 bagian dari rapat paripurna pengambilan keputusan harus memenuhi qourum. Namun pimpinan dewan tidak memberi jawaban dan melanjutkan rapat paripurna,” katanya.(wisnu)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top