Jakarta – Para Jaksa Agung negara-negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan wadah kerja sama baru bernama ASEAN Prosecutor’s/Attorney’s General Meeting (APAGM). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Deklarasi Sanur Bali yang akan segera dideklarasikan secara bersama.
APAGM dibentuk untuk memperkuat kolaborasi di bidang penuntutan, pengembangan strategi bersama, serta mendorong pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik antarnegara ASEAN. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas jaksa di kawasan agar mampu menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks.
Deklarasi Sanur Bali menegaskan bahwa para perwakilan Jaksa se-ASEAN sepakat mendaftarkan APAGM ke dalam Annex 1 ASEAN Charter, sebagai bagian dari badan resmi dalam kerangka kerja sama regional ASEAN.
Badan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat penegakan hukum lintas negara, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional yang membutuhkan koordinasi erat antarpenegak hukum di kawasan.
Indonesia sendiri mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam pertemuan Jaksa Agung se-ASEAN yang akan menjadi ajang pendeklarasian APAGM tersebut. Hal ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat tata kelola hukum regional.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyampaikan bahwa deklarasi ini merupakan tonggak penting bagi ASEAN dalam membangun sinergi antar-lembaga kejaksaan.
“APAGM akan menjadi wadah bersama untuk merumuskan strategi, inisiatif, dan program kolaboratif dalam bidang penuntutan, serta memperluas kerja sama di tingkat regional,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selain itu, forum ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem peradilan pidana di ASEAN, sekaligus memberikan manfaat nyata dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas negara.
Dengan adanya kesepakatan ini, ASEAN menunjukkan komitmen untuk terus memperkokoh kerja sama hukum yang adaptif, modern, dan responsif terhadap dinamika global.(ril)
