matabangsa.com – Jakarta | Program Ketahanan Pangan kembali menjadi sorotan setelah sebuah grafik distribusi keuntungan menunjukkan ketimpangan akut dalam pembagian nilai ekonomi dari produksi padi nasional. Temuan itu dibahas langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam podcast dalam Podcast Faizal Akbar Uncensored, beberapa waktu lalu.
Amran menegaskan bahwa besarnya produksi padi nasional tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai ada masalah struktural yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa keberanian untuk diperbaiki.
Meski pemerintah menggelontorkan subsidi besar, aliran dana itu justru tidak mengalir secara proporsional ke petani sebagai produsen utama. Grafik yang dipaparkan memperlihatkan pembiayaan yang lebih banyak menguntungkan industri hulu dan hilir.
Amran menyebut bahwa pabrik pupuk, pihak industri pengolahan, hingga pengusaha penggilingan padi menikmati margin yang jauh lebih besar dibandingkan petani. Ia menilai struktur seperti ini hanya melahirkan ketergantungan dan lingkaran ketidakadilan yang berulang.
Pada sisi lain, pendapatan rumah tangga petani yang rata-rata hanya beberapa juta rupiah per tahun semakin menegaskan adanya penghisapan nilai tambah yang tidak seimbang. Menurut Amran, fakta ini harusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Dalam podcast itu, Amran secara blak-blakan menyatakan bahwa petani justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam skema yang mengatasnamakan ketahanan pangan. “Petani bekerja paling keras, tapi menerima paling sedikit,” tegasnya.
Investigasi menunjukkan bahwa margin paling besar justru dikuasai pengusaha Rice Milling Unit (RMU). Nilai yang mereka terima bahkan melampaui porsi yang diterima petani dan Bulog secara digabung.
Ketimpangan ini mengindikasikan adanya pola distribusi nilai tambah yang salah arah. Industri hilir dalam posisi dominan, sedangkan petani berada di posisi paling lemah tanpa kekuatan tawar.
Amran menyebut perlunya reformasi serius untuk menghentikan praktik pembagian keuntungan yang tidak adil tersebut. Jika tidak, ketahanan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa substansi.
Ia mendorong audit menyeluruh untuk melacak aliran subsidi dan margin industri, termasuk transparansi penggunaan dana pada sektor pupuk dan penggilingan beras.
Faisal Akbar dalam podcast juga mempertanyakan besarnya nilai yang dikuasai para penggilingan. Ia menyebut margin sebesar itu tidak dapat terjadi tanpa adanya celah regulasi.
Investigasi lebih jauh menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan penggilingan memiliki kendali pasar yang kuat di berbagai daerah. Posisi dominan membuat mereka dapat menentukan harga yang menekan petani.
Amran menilai masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan subsidi. Ia menegaskan bahwa persoalan sebenarnya ada pada struktur distribusi yang timpang.
Pengawasan terhadap tata niaga beras dinilai sangat lemah, memberi ruang luas bagi pelaku industri untuk mengambil porsi keuntungan yang lebih besar daripada yang seharusnya.
Dalam podcast, Amran menegaskan bahwa tata kelola pangan harus dibangun dengan keberpihakan pada petani, bukan pada mereka yang berada di titik akhir rantai distribusi.
Ia menyebut kegagalan memperbaiki struktur distribusi bisa berdampak langsung pada stabilitas produksi nasional. Petani tidak akan termotivasi jika tidak memperoleh hasil yang layak.
Amran menyimpulkan bahwa keberhasilan pangan tidak boleh hanya diukur dari angka produksi. Keberhasilan harus diukur dari kesejahteraan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan.
Dalam diskusi itu, ia dan Faisal sepakat bahwa pemerintah membutuhkan desain ulang total pada sistem distribusi keuntungan pangan.
Amran menutup pembahasan dengan peringatan keras: “Jika petani terus dirugikan, jangan harap produksi dapat kita jaga.”
Tags:
#InvestigasiPangan, #AmranSulaiman, #AkbarFaisalUncensored, #DistribusiPangan, #KetimpanganPetani #IndustriBeras #RMU #SubsidiPangan #KesejahteraanPetani
