matabangsa.com – Banten | BPS Banten merilis data ketimpangan pendapatan tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Gini Ratio Banten tercatat sebesar 0,33 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Pemerintah daerah perlu fokus pada pemerataan kesejahteraan.
Jumlah penduduk miskin di Banten mencapai 772.720 orang. Persentase penduduk miskin sebesar 5,63 persen menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum merasakan hasil pembangunan secara merata.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 6,64 persen. Tingginya angka pengangguran berkontribusi pada kesenjangan pendapatan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 65,93 persen.
Pertumbuhan ekonomi Banten hanya 1,39 persen. Pertumbuhan yang rendah menyulitkan mobilitas penduduk miskin untuk naik kelas ekonomi. PDRB ADHB mencapai Rp232.230,1 miliar dan PDRB ADHK Rp139.125,36 miliar.
Inflasi Banten yang hanya 0,57 persen menunjukkan stabilitas harga, namun tidak cukup untuk mendorong konsumsi masyarakat secara signifikan. Indeks harga konsumen (IHK) berada pada level 108,51.
Kepadatan penduduk mencapai 1.329 jiwa per km². Jumlah penduduk 12,43 juta jiwa menambah tekanan kebutuhan perumahan dan layanan dasar, yang bila tidak dikelola dapat memperlebar kesenjangan.
IPM Banten yang mencapai 76,35 menunjukkan peningkatan kapasitas manusia, namun ketimpangan pendapatan membatasi manfaat IPM terhadap kesejahteraan. Sementara itu, UHH mencapai 74,97 tahun.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 112,07. Indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dari yang dibayar menunjukkan keuntungan relatif bagi sektor ini.
Dalam perdagangan internasional, nilai ekspor Banten hanya 1.121,75 juta dolar AS, sementara nilai impor mencapai 3.418,87 juta dolar AS. Kesenjangan ini menjadi tantangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal.
Gini Ratio yang masih tinggi membuat pemerintah daerah perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penduduk dengan pendapatan rendah harus mendapatkan intervensi khusus agar tidak tertinggal.
Pemerintah Banten diharapkan memperkuat pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan daya saing penduduk di pasar tenaga kerja. Program-program tersebut dinilai penting untuk menekan ketimpangan jangka panjang.
Kebijakan pemerataan ekonomi akan menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah daerah perlu memperluas akses ekonomi, terutama bagi masyarakat rentan.(***)
Tags: #GiniRatioBanten, #KetimpanganEkonomi,#BPSBanten, #KemiskinanBanten, #EkonomiDaerah, #TPKABanten, #PengangguranBanten, #NTPBanten, #IHKBanten,
Caption Foto: Warga Banten melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Screenshot BPS Banten
