Kasus Kredit PT Sritex, Kejagung Periksa 10 Saksi Sekaligus
matabangsa.com – Jakarta: Kejaksaan Agung makin serius menggarap perkara dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) dan anak usahanya. Senin ini, Tim Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa sepuluh orang saksi sekaligus.
Demikian disampaikan Kapuspenkum Kejagung DR Harli Siregar SH MHum Senin 14 Juli 2025.
Sepuluh nama yang diperiksa berasal dari berbagai institusi, mulai dari internal PT Sritex, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hingga perbankan seperti Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng. Pemeriksaan ini terkait pemberian kredit dari tiga bank daerah besar yang diduga bermasalah.
Saksi-saksi yang dipanggil di antaranya VR (Staf Keuangan PT Sritex), PL (Kasir PT Sritex), ZLM (Risk Analyst LPEI), hingga TSBR yang pernah menjabat sebagai Manajer Operasional Kredit di Kantor Pusat Bank BJB.
Dari pihak perbankan lainnya, juga hadir nama-nama seperti HY (eks Kepala Dinas Operasi), UY dan ER (Account Officer), serta tiga pejabat penting dari Bank DKI: JN, ZRN, dan MYSS yang terlibat dalam urusan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.
Menurut keterangan resmi Kejagung, pemeriksaan terhadap para saksi ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dengan tersangka atas nama ISL dan kawan-kawan.
Kasus ini sendiri jadi sorotan karena melibatkan nama besar seperti PT Sritex—perusahaan tekstil yang dulunya dikenal tangguh di pasar ekspor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini diterpa masalah finansial yang akhirnya berbuntut hukum.
Penyidik tengah menelusuri dugaan adanya kejanggalan dan penyimpangan dalam proses pemberian kredit dari ketiga bank tersebut ke PT Sritex. Diduga, proses pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan analisis risiko yang seharusnya dijalankan.
Meskipun belum diungkap secara resmi besaran kerugian negara, banyak pihak memperkirakan nilainya cukup besar, mengingat dana yang dikucurkan mencapai angka triliunan rupiah.
Dengan pemeriksaan saksi yang terus dilakukan secara maraton, publik berharap Kejagung segera mengungkap siapa saja yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Apakah ada aktor besar di balik semua ini? Atau apakah ada permainan sistemik dalam pengucuran kredit oleh bank-bank daerah?
Yang jelas, langkah cepat Kejagung ini menunjukkan bahwa perkara dugaan korupsi kredit perbankan tak bisa dianggap remeh. Kita tunggu kelanjutannya—apakah akan muncul tersangka baru, atau bahkan kejutan lain dari balik layar proses kredit yang ternyata tak semulus yang dikira.(**)
