Matabangsa.com – Blitar : Gelombang demo tentang temuan kesalahan dalam praktik penyaluran BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Jawa Timur mulai bermunculan. Sebelumnya demo mahasiswa yang tergabung dalam
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) terjadi di Sampang Madura.
Seperti yang terjadi di Sampang, sejumlah mahasiswa dari pergerakan yang sama pagi ini, Senin (21/0322), mendatangi kantor DPRD Blitar di Kanigoro. Kedatangan mereka berdemo menuntut perbaikan carut marut sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kedatangan mereka ke kantor DPRD Kabupaten Blitar dengan konvoi, di sepanjang jalan sembari membawa bendera dan poster bertuliskan tuntutan serta kritikan kepada Menteri Sosial.
Berbagai poster bertuliskan tuntutan serta kritikan mengenai penyaluran BPNT mereka bentangkan dalam aksi damai ini. PMII berharap agar anggota legislatif dan masyarakat umum bisa melihat tuntutan mereka.
Tema aksi damai para mahasiswa kali ini yakni “Carut Marut BPNT’, para mahasiswa menilai secara teknis maupun sistem penyaluran BPNT carut marut saat dipimpin Menteri Sosial Tri Rismaharini ini.
Berbagai tuntutan disampaikan dalam orasi mereka, diantaranya meminta Mensos mengembalikan BPNT sesuai namanya yakni bantuan pangan berupa sembako. Sedangkan saat ini BPNT justru diberikan dalam bentuk uang tunai.
“Mensos harus bisa tegas dengan aturan BPNT yang akan diberikan kepada masyarakat. Kalau diberikan lewat uang tunai apa bedanya dengan BLT. Kemudian Mensos juga harus teliti dalam hal data penerima BPNT agar tidak diselewengkan,” kata Agus Efendi Ketua Umum PMII Blitar Raya.
Para mahasiswa kecewa karena tidak ada satupun anggota dewan yang bisa menemui dan menampung aspirasi mereka.
“Sangat disayangkan para anggota dewan yang terhormat tidak ada di tempat,” ujar Agus Efendi.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Blitar Ketua Komisi IV, Sugeng Suroso mengaku tidak mendapatkan informasi maupun surat tembusan adanya aksi damai dari mahasiswa pagi ini.
“Yang jelas masukan akan kami terima semua, meskipun itu keputusan pusat. Akan kami upayakan dengan koordinasi dengan OPD terkait,” tegas Sugeng.
Sugeng berjanji akan mengakomodir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam wadah PMII, dan berjanji akan berupaya berkoordinasi dengan OPD terkait meskipun semua keputusan ada di Pemerintah Pusat.(c-git)
