Matabangsa.com–Binjai: Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Binjai Tahun 2023, Senin (7/2/2022) di Aula Pemko Binjai. Forum yang bertema “Memanfaatkan Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur” ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Binjai H. Noor Sri Syah Alam Putra, Ketua Komisi A DPRD Kota Binjai Marasonang Lubis, S.Sos., Ketua Komisi B DPRD Kota Binjai M. Atan Sitepu, Ketua Komisi C DPRD Kota Binjai H.M Yusuf, MH. M.Hum., Ketua MUI Kota Binjai, Perwakilan Kakan Kemenag Kota Binjai, Para Staf Ahli dan Asisten Pemerintahan Kota Binjai, Para pimpinan OPD se-Kota Binjai, Para Camat dan Lurah se-Kota Binjai, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, serta para pelaku usaha se-Kota Binjai.
Dalam arahannya, Sekdako Binjai menyatakan forum yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017, khususnya pasal 80 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. “Berbagai masukan dan saran yang kita rumuskan dalam rancangan awal penyusunan RKPD Kota Binjai inilah yang nantinya menjadi bahan ataupun pedoman penyusunan kebijakan pembangunan dan anggaran tahun 2023,” ucapnya.
Ia menambahkan, bahan untuk penyusunan RKPD tahun 2023 haruslah tetap berpedoman kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Nasional, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan dan dinamika yang ada. “Semua hasil kesepakatan yang kita rumuskan dalam pertemuan ini haruslah tetap mengacu kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai yang difokuskan kepada upaya terwujudnya Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius,” jelasnya.
Adapun terdapat enam prioritas pembangunan dalam hal ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia; penguatan daya saing ekonomi daerah; pengurangan kesenjangan wilayah melalui ketersediaan dan kualitas infratruktur yang merata; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan tata kelola pemerintahan; dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi.(wisnu)
