matabangsa.com – Medan : Penerbitan SK Nomor 906 Tahun 2025 tidak hanya mengatur pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas dan pengawasan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam SK tersebut, pemerintah mengatur mekanisme pengawasan yang jelas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan penyimpangan.
Akuntabilitas menjadi fokus utama dalam implementasi SK ini. Setiap instansi diwajibkan mendokumentasikan proses pelaksanaan kebijakan secara transparan.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan.
SK Nomor 906 Tahun 2025 juga memberikan dasar hukum bagi evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas kebijakan.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan. Pemerintah membuka ruang penyesuaian jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.
Pengawasan internal dan eksternal diharapkan berjalan beriringan. Kolaborasi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
Pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan SK akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin dan integritas aparatur.
Dengan SK Nomor 906 Tahun 2025, pemerintah berharap tercipta tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(***)
Tags: akuntabilitas kebijakan, pengawasan pemerintah, SK 906 2025, tata kelola, transparansi, bobby nasution, gubsu,
Caption Foto: Proses pengawasan dan evaluasi kebijakan sebagai tindak lanjut SK Nomor 906 Tahun 2025.
