Lhokseumawe — Di sebuah rapat penuh niat baik dan istilah strategis, Kementerian Keuangan Republik Indonesia versi “Satu” kembali menegaskan komitmennya: UMKM harus naik kelas. Dan seperti biasa, kata “sinergi” menjadi bintang utama—muncul lebih sering daripada kopi di meja rapat.
Dalam forum Joint Programme ini, para pejabat sepakat bahwa sinergi tidak boleh berhenti di tataran koordinasi. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti sindiran halus terhadap masa lalu, di mana koordinasi seringkali selesai di notulen, bukan di lapangan, 16 April 2026.
M. Rizki Baidillah pun menegaskan bahwa sinergi harus menjadi sistem yang terintegrasi, terukur, dan berdampak nyata. Tiga kata kunci yang kalau dirangkum sebenarnya sederhana: jangan cuma rapat, tapi juga bergerak.
Menariknya, pembahasan langsung masuk ke inti masalah klasik: data. Dalam dunia kebijakan, data sering disebut sebagai “kunci”. Masalahnya, kunci ini kadang belum jelas pintunya di mana. Maka, penggunaan NPWP sebagai alat integrasi lintas unit, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan bisa membuat UMKM tidak lagi “misterius” secara administratif.
Karena selama ini, UMKM sering berada di dua dunia: aktif secara ekonomi, tapi samar dalam pencatatan. Padahal, tanpa data yang solid, membina UMKM itu ibarat menembak dalam gelap—niatnya tepat, tapi arah belum tentu.
Selain data, pembiayaan juga ikut dibahas. Menurut Rizki, pilihan pembiayaan sebenarnya sudah banyak. Ini menarik, karena di sisi lain, UMKM sering merasa aksesnya terbatas. Jadi, kemungkinan besar masalahnya bukan pada “ada atau tidak”, tapi pada “nyambung atau tidak”.
Lalu masuk ke bab favorit semua pihak: logistik. Konsep multimoda sudah lama digaungkan, tapi implementasinya masih seperti hubungan yang belum direstui—ada niat, tapi belum benar-benar menyatu. Integrasi darat dan laut masih jadi PR yang tampaknya belum menemukan rumus praktisnya.
Di tengah semua itu, Rizki mengingatkan satu hal penting: jangan sampai semangat membantu UMKM malah melanggar aturan. Sebuah pengingat bahwa dalam birokrasi, niat baik tetap harus lewat jalur yang benar—tidak bisa “shortcut”, meskipun tujuannya mulia.
Soal pasar, diskusi makin realistis. Karena pada akhirnya, UMKM tidak butuh hanya pelatihan atau sertifikat, tapi pembeli. Konsep offtaker pun diangkat—karena tanpa pasar yang jelas, peningkatan produksi bisa berubah dari peluang menjadi risiko.
Sementara itu, Bambang Sutarjo melihat potensi besar UMKM di wilayahnya, meskipun kontribusi ekspornya masih belum optimal. Sebuah kalimat yang sudah sering terdengar, tapi tetap relevan—potensi kita memang sering besar, hanya realisasinya yang masih mencari bentuk.
Upaya perbaikan pun dirancang lebih sistematis: dari profiling, klasterisasi, hingga monitoring. Ditambah lagi dengan konsep seperti One Data UMKM dan Export Pipeline, yang terdengar rapi di atas kertas dan tentu diharapkan sama rapi saat dijalankan.
Pada akhirnya, forum ini kembali menegaskan satu hal: semua sudah sepakat tentang masalah dan solusinya. Tinggal satu tahap yang selalu jadi penentu—eksekusi. Karena dalam dunia UMKM, yang dibutuhkan bukan hanya sinergi yang terdengar indah, tapi juga hasil yang benar-benar terasa.(***)
