Antisipasi Harga Pangan Naik, Pemko Medan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
MEDAN – Harga pangan rupanya masih menjadi salah satu urusan yang membuat pemerintah harus rajin membuka layar rapat. Ketika harga sejumlah komoditas mulai bergerak naik di beberapa daerah, pemerintah pusat dan daerah kembali duduk bersama untuk memastikan urusan dapur masyarakat tidak ikut dibuat pusing.
Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara virtual, Senin (21/9/2026).
Rakor berlangsung di ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah.
Pertemuan tersebut membahas strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama mengantisipasi tekanan harga pangan di tengah kondisi pasokan yang secara umum masih relatif terjaga.
Masalahnya, pasokan yang aman ternyata belum otomatis membuat harga ikut tenang.
Sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga di berbagai daerah. Kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah karena jika dibiarkan, kenaikan harga bisa menambah beban pengeluaran masyarakat sekaligus memberikan tekanan terhadap inflasi.
Tomsi Tohir menegaskan perlunya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi.
“Tekanan harga pada komoditas tertentu di beberapa wilayah tetap memerlukan langkah penyesuaian dan intervensi cepat agar tidak membebankan masyarakat,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Pesannya cukup sederhana: jangan menunggu harga telanjur tinggi baru pemerintah sibuk mencari solusi.
Bagi Pemko Medan, keikutsertaan dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah antisipasi terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok.
Pemko Medan berkomitmen memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional sekaligus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemantauan harga menjadi penting karena bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka yang muncul dalam laporan ekonomi. Kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, telur atau kebutuhan pokok lainnya langsung terasa ketika belanja harian dilakukan.
Karena itu, stabilitas harga diharapkan tidak berhenti sebagai hasil rapat dan catatan dalam notulen. Masyarakat tentu lebih membutuhkan harga yang terkendali daripada sekadar mendengar bahwa harga sedang dikendalikan.
Dengan koordinasi pusat dan daerah serta pemantauan rutin di lapangan, Pemko Medan berupaya memastikan tekanan harga pangan dapat diantisipasi lebih cepat.
Sebab dalam urusan inflasi, pemerintah memang boleh bergerak dengan prosedur. Tetapi harga di pasar biasanya tidak terlalu peduli pada panjangnya prosedur.(***)
