APEKSI Komwil III Bahas Krisis Iklim, Harris Bobihoe Soroti Banjir hingga Pencemaran Kali Bekasi
BOGOR – Krisis iklim memang tidak mengenal batas administrasi. Hujan turun di satu kota, dampaknya bisa mampir ke kota tetangga. Banjir pun kadang tidak perlu kartu identitas untuk menyeberang wilayah.
Persoalan itulah yang menjadi salah satu bahasan dalam rangkaian Mayor’s Talk: Climate and Urban Resilience 2026 yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah III di Kota Bogor.
Mewakili Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Welcome Dinner Kepala Daerah pada hari pertama kegiatan di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu (27/9/2026).
Harris hadir didampingi Kepala BPKAD Kota Bekasi Yudi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih.
Forum yang berlangsung 27-30 September 2026 tersebut mempertemukan kepala daerah dari Komwil III APEKSI untuk membahas berbagai tantangan perkotaan, terutama perubahan iklim, ketahanan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penanganan bencana.
Pemkot Bogor dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan dengan tema utama “Climate and Resilient Cities”.
Ketua Komwil III APEKSI sekaligus Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan koordinasi antarkepala daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika dan isu strategis yang akan datang.
Menurutnya, membangun kota tangguh tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Integritas dan kepemimpinan kepala daerah juga menjadi fondasi penting.
Bekasi Bawa Persoalan Banjir dan Air Baku
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyambut positif forum tersebut. Menurutnya, persoalan lingkungan memang membutuhkan kerja bersama karena dampaknya tidak berhenti di garis batas wilayah pemerintahan.
Bekasi sendiri membawa sejumlah persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian, mulai dari pengelolaan sampah, perubahan iklim, banjir hingga pencemaran air.
Kota Bekasi juga menjadi salah satu daerah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Di tingkat masyarakat, Pemkot Bekasi juga terus mendorong Program Kampung Iklim atau ProKlim sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan lingkungan berbasis komunitas.
Program tersebut mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta lembaga masyarakat.
Namun, Harris menilai persoalan lingkungan perkotaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu program.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir lintas wilayah. Menurutnya, persoalan banjir perlu ditangani secara terintegrasi dan melibatkan daerah-daerah yang berada dalam satu sistem aliran air.
Sebab, air hujan tentu tidak pernah membaca batas kota sebelum menentukan ke mana ia harus mengalir.
Pencemaran Kali Bekasi Jadi Sorotan
Harris juga menyinggung persoalan pencemaran air yang belakangan terjadi di Kota Bekasi.
Menurutnya, diperlukan solusi nyata, penanganan serius dan kepastian hukum terhadap persoalan pencemaran tersebut. Hal itu dinilai penting karena Kota Bekasi masih bergantung pada Kali Bekasi sebagai salah satu sumber air baku.
Persoalan air, kata Harris, tidak bisa dipandang sebagai masalah lingkungan semata. Ketika sumber air baku tercemar, dampaknya dapat berlanjut pada kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, koordinasi antarwilayah dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam memastikan sumber air tetap terjaga.
Sampah Dimulai dari Rumah
Selain persoalan air dan banjir, Harris menyampaikan upaya Pemkot Bekasi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak akan efektif jika seluruh persoalan baru ditangani ketika sampah sudah menumpuk di tempat pembuangan.
Kesadaran memilah sampah dari rumah menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Harris juga berharap pemerintah pusat memberikan dukungan penganggaran bagi pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.
Sebab, sampah diproduksi dari rumah setiap hari. Kalau penanganannya baru serius ketika sudah menggunung, tentu pekerjaan pemerintah akan jauh lebih berat.
Komwil III Naungi 25 Kota
Puncak rangkaian Mayor’s Talk digelar di IPB International Convention Center (IICC) Bogor dengan menghadirkan pemangku kebijakan nasional dan praktisi lapangan.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menko Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. Sejumlah narasumber juga hadir, antara lain Kepala BMKG, Menteri Lingkungan Hidup atau perwakilannya, akademisi perguruan tinggi serta praktisi pengelolaan sampah seperti Rekosistem.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan, Komwil III merupakan salah satu komwil terbesar di APEKSI yang menaungi 25 kota.
Kota Bogor dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan antarkepala daerah. Tantangan perubahan iklim, banjir, pencemaran air dan sampah membutuhkan kebijakan yang dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di masing-masing kota.
Sebab, menghadapi krisis iklim tidak cukup hanya dengan membuat forum dan foto bersama. Setelah acara selesai, hujan tetap turun, sungai tetap mengalir, dan sampah tetap diproduksi.
Di situlah ketangguhan kota benar-benar diuji: bukan ketika kepala daerah duduk berdiskusi, tetapi ketika persoalan lingkungan datang mengetuk pintu warga.(***)
