Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Pembangunan Dikebut, Realisasi Jadi Tiket Reward 2027
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pemerataan infrastruktur di daerah.
Namun, uang sudah turun bukan berarti pekerjaan boleh ikut santai. Pemprov Sumut memastikan pembangunan yang dibiayai melalui BKP terus dikebut dan ditargetkan rampung hingga Desember 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (8/10/2026).
Faisal menjelaskan, BKP diberikan berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Bapperida sebelum ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan,” ujar Faisal.
Dari total pagu BKP yang terinput sebesar Rp382 miliar, sekitar Rp325 miliar telah berkontrak dan disalurkan kepada 30 kabupaten/kota.
Artinya, sebagian besar uang sudah memiliki tujuan. Tinggal memastikan tujuan itu benar-benar sampai ke bentuk fisik pembangunan, bukan berhenti sebagai angka cantik dalam laporan.
Faisal mengatakan, realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari BKP saat ini terus berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga Desember 2026.
Realisasi Bagus, Peluang Reward Makin Mulus
Pemprov Sumut juga mulai memasukkan aspek realisasi BKP sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian reward kepada kabupaten/kota pada 2027.
Dengan kata lain, daerah yang cepat bekerja dan mampu menunjukkan realisasi yang baik berpeluang mendapatkan perhatian lebih dalam evaluasi pemerintah provinsi.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,” kata Faisal.
Maka, BKP tahun ini bukan sekadar soal berapa rupiah yang diterima daerah. Ada pekerjaan rumah setelah uang diterima: bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan, bagaimana progres fisiknya, dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sebab, kalau uang sudah ada tetapi pembangunan masih jalan di tempat, tentu sulit berharap mendapat nilai bagus. Apalagi berharap reward.
Infrastruktur Masih Jadi Primadona
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah mendapatkan alokasi BKP cukup besar. Nias Utara menerima sekitar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar.
Sementara kabupaten/kota lainnya memperoleh alokasi mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Faisal menyebutkan, mayoritas proposal yang diajukan pemerintah kabupaten/kota masih berkutat pada kebutuhan yang relatif klasik tetapi memang belum kehilangan relevansi: peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.
“Jadi memang ini yang paling idola di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur,” ujarnya.
Proposal tersebut, kata Faisal, tidak berdiri sendiri. Pemprov Sumut berupaya menyelaraskannya dengan program pemerintah provinsi sehingga pembangunan di kabupaten/kota dapat terhubung dengan jaringan infrastruktur provinsi.
Salah satunya melalui pembangunan atau peningkatan jalan kabupaten/kota yang memiliki akses menuju jalan provinsi.
“Proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga. Jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabupaten/kota,” jelasnya.
Jangan Sampai Jalan Baru, Manfaatnya Masih Lama
Skema tersebut menunjukkan bahwa BKP diharapkan tidak sekadar menjadi transfer anggaran dari provinsi ke daerah, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat konektivitas pembangunan.
Jalan diperbaiki, akses dibuka, mobilitas masyarakat meningkat, dan aktivitas ekonomi diharapkan ikut bergerak.
Tetapi publik tentu punya ukuran sendiri. Bukan sekadar berapa miliar yang dikucurkan atau berapa persen anggaran yang sudah berkontrak. Ukurannya sederhana: apakah jalan benar-benar dibangun, apakah kualitasnya baik, dan apakah masyarakat merasakan manfaatnya.
Sebab, dalam urusan pembangunan, angka realisasi memang penting. Tetapi jalan yang bagus tidak bisa dilalui hanya dengan melihat angka di tabel.
Dan pada akhirnya, BKP Rp325 miliar tersebut bukan hanya soal siapa mendapatkan berapa. Tantangan sebenarnya justru dimulai setelah anggaran masuk: siapa yang paling cepat bekerja, siapa yang paling rapi menyelesaikan pekerjaan, dan siapa yang mampu membuktikan bahwa uang rakyat benar-benar berubah menjadi pembangunan.(***)
