Kejagung Periksa Dua Saksi dalam Kasus Tambang Batu Bara PT CCM, Penyelidikan Menelusuri Rentang 12 Tahun
JAKARTA – Perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan batu bara kembali menjadi perhatian. Kali ini, Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa (13/10/2026) itu menyasar dua orang dari latar belakang berbeda, yakni MS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan JM, mantan Kepala Dinas Kabupaten Nunukan.
Keduanya memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dalam proses pengusutan perkara yang mencakup periode 2013 hingga 2025.
Rentang waktu tersebut bukan hitungan sebentar. Ada 12 tahun perjalanan aktivitas pertambangan yang perlu ditelusuri. Dalam perkara yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, setiap dokumen, keputusan, dan proses administrasi berpotensi menjadi kepingan penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Sebab, batu bara memang bisa digali dari dalam bumi. Namun, untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam pengelolaannya, penyidik harus menggali pula keterangan, jejak administrasi, serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan.
Perkuat Pembuktian
Kejaksaan menyatakan pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Keterangan dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan mantan pejabat pemerintah daerah berpotensi membantu penyidik memahami aspek yang berkaitan dengan kewenangan, administrasi, maupun pengawasan sesuai kapasitas masing-masing saksi.
Meski demikian, belum ada keterangan terperinci mengenai materi pertanyaan yang diajukan kepada kedua saksi, termasuk apakah pemeriksaan berkaitan dengan perizinan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup, atau keputusan administratif tertentu.
Karena itu, terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai peran masing-masing pihak. Status sebagai saksi bukanlah vonis, apalagi tiket otomatis menuju kursi terdakwa.
Dalam proses hukum, keterangan saksi harus diuji dan dikaitkan dengan alat bukti lain. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku, sekalipun sebuah perkara telah menarik perhatian publik.
Tambang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak hasil tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Kepatuhan terhadap aturan, tata kelola perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
Jika ditemukan dugaan penyimpangan, penanganannya perlu didasarkan pada bukti yang sah, bukan sekadar asumsi atau ramainya perbincangan publik.
Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara, terutama ketika pengusutan menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kepentingan publik.
Satirenya sederhana: batu bara boleh berwarna hitam, tetapi proses penegakan hukumnya jangan sampai menyisakan wilayah abu-abu. Transparansi dan pembuktian yang kuat menjadi kunci agar perkara tidak berhenti sebagai kabar pemeriksaan semata.
Tim penyidik JAM PIDSUS menyatakan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Publik kini menanti perkembangan berikutnya. Bukan sekadar berapa orang yang dipanggil untuk diperiksa, melainkan sejauh mana penyidikan mampu mengungkap fakta, menjelaskan dugaan penyimpangan, dan menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan bukti.
Catatan redaksi: Hingga informasi yang tersedia ini disusun, belum terdapat rincian mengenai nilai dugaan kerugian negara, konstruksi perkara secara lengkap, maupun status hukum pihak-pihak lain yang terkait. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi penyidik dan dokumen perkara sebelum dipublikasikan sebagai fakta.(***)
