Wagub Sumut Hadiri Rakornas TPAKD, Akses Keuangan Jangan Berhenti di Atas Kertas
JAKARTA – Memperluas akses keuangan bukan sekadar membuat masyarakat semakin dekat dengan bank, tetapi memastikan mereka benar-benar memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Pesan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Convention JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung sektor-sektor produktif di daerah.
Bagi Sumut, arahan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu diterjemahkan ke dalam program nyata. Sebab, akses keuangan yang mudah dibicarakan dalam forum koordinasi belum tentu otomatis mudah dijangkau oleh petani di desa, nelayan di pesisir, atau pelaku UMKM yang masih kesulitan memperoleh modal usaha.
Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan program TPAKD.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Surya.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus dilakukan secara inklusif dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, termasuk UMKM, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh layanan keuangan secara optimal.
Jangan Hanya Mudah Mengakses, tetapi Juga Mampu Memanfaatkan
Surya menilai TPAKD memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memastikan program pembiayaan daerah berjalan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga akan mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak dan aman untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan memperbanyak layanan atau membuka pintu pembiayaan. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai produk keuangan, kemampuan mengelola pinjaman, serta perlindungan dari praktik pembiayaan yang merugikan.
Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, OJK, perbankan, dan pelaku usaha. Pembiayaan yang tersedia harus sesuai kebutuhan, persyaratannya dapat dipahami, dan manfaatnya benar-benar mendukung kegiatan produktif.
Jangan sampai istilah inklusi keuangan terdengar semakin akrab di ruang rapat, sementara calon penerima pembiayaan masih sibuk mencari tahu bagaimana memenuhi persyaratan pinjaman.
Menunggu Dampak Nyata bagi Masyarakat Sumut
Melalui Rakornas TPAKD, diharapkan lahir langkah-langkah konkret untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Pemprov Sumut menyatakan komitmennya menjadikan inklusi keuangan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur, dengan jangkauan penerima manfaat yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi.
Sebab, keberhasilan perluasan akses keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya koordinasi atau kesepakatan yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting ialah seberapa banyak masyarakat yang terbantu memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, akses keuangan baru benar-benar berarti ketika masyarakat tidak hanya mengenal layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki kehidupan. Di situlah inklusi keuangan diuji: bukan hanya dalam forum nasional, melainkan dalam kenyataan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.(***)
