Wagub Surya Dorong Sumut Tiru Inovasi Digital Jabar, Kerja Sama Jangan Berhenti di Atas Kertas
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan transformasi digital. Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama mengenai pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026). Dokumen kerja sama itu ditandatangani Surya bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.
Surya mengapresiasi sambutan dan keterbukaan Pemprov Jabar dalam membangun sinergi antardaerah. Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak cukup hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi harus menjadi pijakan untuk saling berbagi pengalaman dan mengembangkan inovasi pemerintahan.
Ia menilai Jawa Barat memiliki sejumlah pengalaman yang dapat dipelajari Sumut, khususnya dalam inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Sementara itu, Sumut mempunyai potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kerja sama strategis.
“Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujar Surya.
Surya juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk membangun aparatur yang profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari akuntabilitas dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam hal transformasi digital, Surya mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar membuat aplikasi atau memindahkan formulir ke layar ponsel. Lebih dari itu, teknologi harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuat pelayanan publik lebih mudah diakses.
Karena itu, Pemprov Sumut berharap dapat mengadaptasi praktik baik Pemprov Jabar, terutama dalam pengelolaan kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan layanan publik berbasis digital. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah agar inovasi tidak berhenti sebagai program seremonial.
Surya meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui rencana aksi yang terukur. Rencana itu harus memuat target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien,” tegasnya.
Sementara itu, Erwan Setiawan menyambut baik kerja sama kedua provinsi. Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan diwujudkan dalam program konkret dan berkelanjutan.
“Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan,” kata Erwan.
Erwan turut memaparkan evaluasi kinerja Pemprov Jabar sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi barometer untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.
Tantangan pelayanan publik di Jawa Barat terbilang besar. Provinsi tersebut memiliki sekitar 51,7 juta penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor, misalnya, disebut memiliki jumlah penduduk sekitar enam juta jiwa. Kondisi itu menuntut pemerintah daerah terus memperkuat inovasi, kapasitas birokrasi, dan efektivitas pelayanan.
Kolaborasi Sumut dan Jabar diharapkan mempererat hubungan antardaerah berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan semangat saling memajukan. Bagi Sumut, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumut Surya hadir bersama Inspektur Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Organisasi Sumut Zulkifli, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut Abu Kosim, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Taufan.(***)
