LSM Jawapes Desak Guru Terduga Pelaku Asusila di Salah Satu SDN Kota Pasuruan Dipecat, Dispendikbud Proses Sanksi

LSM Jawapes Desak Guru Terduga Pelaku Asusila di Salah Satu SDN Kota Pasuruan Dipecat, Dispendikbud Proses Sanksi

PASURUAN Kota-Jatim | Matabangsa.com – Penanganan dugaan kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap murid di SDN, Kota Pasuruan, kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawapes mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum guru yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi antara LSM Jawapes dengan jajaran pimpinan Dispendikbud Kota Pasuruan, Rabu (18/11/2026). Pertemuan berlangsung di ruang audiensi Dispendikbud dan dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kepala bidang, serta jajaran pengawas.

Perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji, menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaannya atas kembali mencuatnya dugaan kasus yang mencoreng dunia pendidikan di Kota Pasuruan tersebut.

Ia meminta Dispendikbud memperketat pengawasan terhadap satuan pendidikan, mengevaluasi kinerja kepala sekolah, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa dugaan kasus serupa kembali terjadi setelah sebelumnya mencuat pada 2025.

“Kami berharap sebagai rakyat Kota Pasuruan agar oknum guru tersebut dipecat. Jangan selesaikan perkara ini hanya dengan sanksi biasa, melainkan harus dipecat agar tidak terulang lagi,” tegas Sugeng.

Dalam audiensi tersebut, turut mengemuka data dugaan korban yang cukup memprihatinkan. Sebanyak sembilan murid disebut mengalami dugaan pelecehan seksual. Selain itu, terdapat 11 murid lainnya yang diduga menjadi korban penghinaan, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal.

Perwakilan LSM Jawapes lainnya, Erik, juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia secara khusus menyoroti penegakan disiplin terhadap aparatur, termasuk mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan memaparkan kronologi penanganan kasus serta langkah-langkah yang telah dilakukan sejak laporan diterima pada akhir Oktober hingga awal November 2026.

Dispendikbud menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Sebagai bagian dari proses penanganan, hasil pemeriksaan awal Dispendikbud telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan pada pertengahan November 2026.

Mengingat guru yang bersangkutan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dispendikbud bersama BKPSDM kini tengah memproses pemanggilan lanjutan untuk menentukan langkah dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen LSM Jawapes untuk terus mengawal proses penanganan kasus hingga tuntas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian penanganan sekaligus memulihkan rasa aman bagi murid, orang tua, dan seluruh warga sekolah di Kota Pasuruan.(DJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *