DPRD Kabupaten Probolinggo Tetapkan 21 Propemperda 2027, Sejumlah Sektor Jadi Prioritas
PROBOLINGGO-Jatim | Matabangsa.com – DPRD Kabupaten Probolinggo menetapkan sebanyak 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027 di Ruang Paripurna, Rabu 18 November 2026. Sejumlah rancangan peraturan daerah tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari tata ruang wilayah, pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Beberapa Raperda yang masuk dalam Propemperda 2027 di antaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027–2047, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selain itu, terdapat Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo serta sejumlah regulasi lainnya yang berkaitan dengan penataan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan.
Propemperda tersebut juga mencakup Raperda Penetapan Nama Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Kabupaten Probolinggo, pengaturan desa, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
Di sektor pembangunan dan pelayanan publik, sejumlah Raperda yang turut ditetapkan meliputi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura, serta Penyertaan Modal Perseroan Daerah Rengganis.
Tak hanya itu, terdapat pula Raperda tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Penyelenggaraan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Kawasan Tanpa Rokok.
Dengan ditetapkannya 21 Propemperda tersebut, DPRD Kabupaten Probolinggo berharap proses legislasi sepanjang tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Berbagai rancangan regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan dinamika pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(Andre)






