DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakati Perda Pinjaman Daerah Rp250 Miliar untuk Pembangunan RSUD Wilayah Selatan
PASURUAN-Jatim | Matabangsa.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pinjaman Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pinjaman tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/2026). Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan empat pimpinan dewan lainnya.
Usai rapat paripurna, Bupati Rusdi mengatakan pembangunan RSUD Wilayah Selatan telah lama dinantikan masyarakat, khususnya warga di kawasan selatan Kabupaten Pasuruan. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan medis sekaligus mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya mencari skema pembiayaan agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera direalisasikan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah melalui pinjaman daerah.
“Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu menjelaskan, total kebutuhan dana pembangunan proyek tersebut mencapai Rp250 miliar. Pinjaman daerah direncanakan memiliki jangka waktu pengembalian selama 10 tahun dengan masa tenggang delapan bulan.
Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran pinjaman akan berlangsung hingga melewati masa jabatan pemerintahan saat ini. Karena itu, perhitungan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan.
Pemkab Pasuruan juga telah memperhitungkan rasio kemampuan pelunasan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, pembayaran pokok dan bunga pinjaman setiap tahun diproyeksikan tidak mengganggu belanja wajib maupun penyediaan pelayanan dasar lainnya.
“Kami menyadari sepenuhnya jangka waktu pengembalian melampaui sisa masa jabatan pemerintahan berjalan ini, maka perhitungan kemampuan keuangan daerah telah kami lakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” ujarnya.
Rusdi menambahkan, pembangunan RSUD Wilayah Selatan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025–2029 sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pemkab Pasuruan, lanjutnya, berkomitmen mengelola dana pinjaman secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah akan menyampaikan laporan secara berkala kepada DPRD mengenai perkembangan pembangunan rumah sakit maupun pembayaran angsuran pinjaman.
Penggunaan dana juga akan diawasi agar tepat sasaran, efisien, dan efektif. Evaluasi berkala dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
Bagi Rusdi, pembangunan RSUD Wilayah Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama warga di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.
“Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang,” pungkasnya.(DJ)






