Rico Waas Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Dapat Diskon 50 Persen
MEDAN – Kabar baik bagi warga Kota Medan yang memiliki ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di bawah Rp100.000 per tahun. Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan pembebasan PBB mulai 2027, sekaligus memberikan potongan 50 persen untuk tunggakan pajak tahun sebelumnya.
Program stimulus ekonomi yang digagas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak. Kebijakan ini terutama ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kepemilikan rumah dan tanah berukuran relatif kecil agar tidak semakin terbebani kewajiban pajak.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Pembebasan PBB-P2 tahun 2027 akan diberlakukan secara otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena pengurangan tersebut langsung tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nilai ketetapan nol rupiah.
Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan diperkirakan mencapai Rp3,85 miliar. Rata-rata ketetapan pajak kelompok penerima manfaat berada di kisaran Rp63.000 per tahun. Artinya, kebijakan ini menyasar warga yang nominal kewajiban pajaknya relatif kecil, tetapi tetap berarti bagi pengeluaran rumah tangga.
Tak hanya pembebasan untuk tahun 2027, Pemko Medan juga memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus penghapusan sanksi dan denda atas tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Namun, fasilitas tersebut berlaku bagi wajib pajak dengan ketetapan di bawah Rp100.000 dan harus dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasat Pol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari stimulus untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan keringanan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berkewajiban mengoptimalkan penerimaan daerah, tetapi juga perlu menghadirkan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dengan adanya keringanan ini, diharapkan daya beli warga tetap terjaga dan perputaran ekonomi daerah semakin baik.
Meski memberikan pembebasan dan diskon pajak, Rico menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Karena itu, Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus mencegah kebocoran pajak.
Berdasarkan sebaran data penerima manfaat, jumlah objek pajak terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 12.829 objek, disusul Medan Belawan dengan 10.109 objek. Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah dengan penerima manfaat cukup besar.
Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan kepada warga dengan kewajiban PBB bernilai kecil. Namun, pemerintah juga perlu memastikan sosialisasi berjalan luas agar masyarakat memahami mekanisme pembebasan otomatis dan persyaratan diskon tunggakan. Jangan sampai warga sudah lega mendengar kata “gratis”, tetapi masih bingung ketika membuka tagihan.
Pada akhirnya, stimulus pajak akan terasa manfaatnya apabila pelaksanaannya sederhana, transparan, dan tepat sasaran. Di sisi lain, penguatan PAD juga harus dilakukan secara adil. Sebab, pajak bukan sekadar angka penerimaan pemerintah, melainkan juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.(***)






