Medan — Budaya Melayu di Kota Medan tampaknya sudah terlalu lama diperlakukan seperti tamu kehormatan: disambut meriah saat acara resmi, lalu dipersilakan pulang begitu lampu panggung padam. Kali ini, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mencoba menegur halus—atau tepatnya, cukup keras—agar kebiasaan itu dihentikan.
Dalam audiensi bersama panitia Halal Bihalal Masyarakat Melayu Indonesia di Balai Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Suryono, Senin (6 April 2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tapi juga seperti “sidang kecil” untuk menyadarkan bahwa budaya tidak bisa terus hidup dari tepuk tangan seremonial saja.
Rico Tri Putra Bayu Waas secara tegas menyampaikan bahwa pelestarian budaya Melayu tidak boleh berhenti di acara-acara resmi yang penuh protokol tapi minim dampak. Sebab, kalau budaya hanya muncul saat undangan berjas dan berkebaya, jangan heran kalau generasi muda lebih hafal tren luar negeri daripada warisan sendiri.
Ia mendorong inovasi yang lebih berani—mulai dari tarian persembahan, seni pertunjukan, hingga merambah dunia sinema dan kuliner. Sebuah langkah yang terdengar segar, meski diam-diam menyindir: selama ini ke mana saja?
“Budaya itu harus hidup, bukan hanya dipentaskan saat ada pejabat,” kira-kira begitu nada yang ingin disampaikan, meski tentu dengan bahasa yang lebih diplomatis.
Tak berhenti di situ, Rico Tri Putra Bayu Waas juga menyinggung pemanfaatan ruang publik. Ia mencontohkan kegiatan seperti car free night yang bisa diisi dengan pertunjukan budaya Melayu. Sebuah ide yang sederhana, tapi terasa seperti tamparan kecil—karena selama ini ruang publik lebih sering dipenuhi hiburan instan daripada identitas lokal.
Lalu masuklah isu yang paling sensitif: regenerasi. Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa generasi muda harus dilibatkan secara aktif. Bukan sekadar jadi penonton yang disuruh duduk rapi, tapi benar-benar diberi ruang untuk berkreasi.
“Generasi muda harus terlibat aktif dengan pendekatan yang sesuai zaman,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar normatif, tapi maknanya cukup dalam. Karena tanpa itu, budaya hanya akan diwariskan seperti barang antik—dijaga, tapi tidak digunakan.
Di sisi lain, Ketua Panitia, Milhan, menyampaikan rencana pelaksanaan Gebyar Halal Bihalal Masyarakat Melayu Indonesia di Hotel Mercure Medan. Acara tersebut akan melibatkan berbagai organisasi Melayu dan dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk anggota DPD RI, Sultan Najamuddin, serta para sultan dari berbagai daerah.
Rencana acara ini terdengar megah—seperti biasa. Tapi justru di situlah ironi kecilnya: budaya Melayu sering kali tampil paling gemilang saat acara besar, namun redup dalam keseharian.
“Kami berharap Bapak Wali Kota dapat hadir dan memberikan sambutan,” ujar Milhan.
Harapan yang wajar, tentu saja. Namun di tengah dorongan inovasi tadi, publik mungkin berharap lebih dari sekadar sambutan—yakni perubahan nyata.
Pada akhirnya, pesan dari pertemuan ini cukup jelas, meski terasa seperti sindiran panjang: budaya Melayu tidak butuh lebih banyak panggung megah, tapi lebih banyak ruang hidup. Karena kalau terus dibiarkan hanya jadi simbol acara, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia hanya dikenang—bukan dijalankan.(***)
