Matabangsa-Medan: Dampak pemberlakuan social distancing (pembatasan jarak sosial) dan pembatasan aktivitas di luar rumah akibat pandemi COVID-19, membuat banyak warga masyarakat yang selama ini bergantung pada pekerjaan mandiri dan pekerja harian terpaksa harus kehilangan mata pencaharian.
Kondisi ini diketahui dari warga masyarakat yang banyak datang ke posko Aulia Rachman yang juga anggota DPRD Medan dari Dapil 2, yang mengeluh karena belum ada mendapat atau menerima bantuan sembako dari Pemko Medan.
“Kita melihat, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemko Medan. Sementara saat ini warga tersebut butuh makan karena sudah tidak lagi bekerja akibat diberlakukannya aturan pembatasan aktifitas diluar rumah, belum lagi dampak ekonomi yang dirasakan akibat wabah virus corona (Covid-19) ini.”
Jadi atas dasar itu, “saya bersama tim PAC Partai Gerindra Kecamatan Medan Deli berinisiatif mengajak pihak-pihak lain seperti pemilik perusahaan yang ada di wilayah Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk terbuka hati membantu warga yang tinggal di sekitar perusahaan,” ujar Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini, Selasa (22/4).
Aulia mengatakan kondisi wabah corona ini berimbas kepada perekonomi masyarakat, termasuk dalam memenuhi kehidupan hidup sehari-hari yang semakin terbatas. Sementara penghasilan merosot akibat banyak di antara mereka yang dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja maupun harus menutup usahanya lantaran pemberlakuan pembatasan aktivitas dan mencegah kerumunan.
Menurut Aulia Rachman yang juga ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, bahwa di daerah Mabar begitu banyak pemilik usaha dan perusahaan, sehingga dia mendorong agar pemilik perusahaan terbuka hati dengan mengeluarkan dana bantuan sosial mereka dalam bentuk CSR untuk diberikan dalam bentuk sembako kepada warga terdampak Covid-19 yang tinggal dilingkungan dekat perusahaan.
“Jangan sampai warga di kawasan Belawan ini hanya menerima asap dari perusahaan, ketika wabah corona ini tidak ada perhatian perusahaan,” ujar Aulia.
“Itulah sebenarnya tujuan kami membuat surat permohonan bantuan kepada perusahaan-perusahaan, bukan ada tujuan saya untuk mencari pencitraan atau memanfaatkan bantuan, jika ada diberikan, namun karena saya juga anggota DPRD kota Medan dan juga ketua Komisi 2 DPRD Medan, maksudnya agar perusahaan-perusahaan ini dengan adanya surat itu, maka mereka akan tergerak dan inisiatif memberikan bantuan kepada warga sekitar, dan kami juga tidak akan ikut campur atas pemberian bantuan, dan membiarkan pihak perusahaan yang bekerja memberikan bantuan,” terangnya.
Adapun kop surat yang berlambang komisi 2 DPRD Kota Medan dan stempel lambang partai Garuda, yang isinya adalah permohonan bantuan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di Mabar, Aulia mengaku dalam hal administrasi adalah salah.
Dan dia berkilah bahwa yang membuat stempel adalah ketua ranting PAC Partai Gerindra Kecamatan Medan Deli. ”Saya juga tidak tahu kalau surat berlogo Komisi 2 DPRD Medan diberi stempel partai Gerindra. Makanya setelah saya ditegur oleh ketua DPC Partai Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain, lantas sayapun mencari ketua ranting PAC Partai Gerindra Medan Deli, namun sampai pagi hari tidak ditemukan,” katanya.
Masih kata Aulia, kalau hanya gara-gara surat permohonan bantuan itu dia harus diberi sanksi oleh partai dan mungkin lembaga di DPRD Medan, Aulia mengatakan siap. Karena menurut Aulia Rachman, yang dilakukan dia itu tidak ada pesan politik, namun murni bagaimana agar pihak perusahaan mau menerima suratnya dan membuat kebijakan perusahaan untuk membantu warga sekitar dalam bentuk CSR.
”Akibat masalah Covid-19 ini, aktifitas di DPRD Kota Medan juga terbatas, rapat-rapat juga banyak tertunda, apalagi waktu untuk bertemu antara ketua komisi dan anggota, sangat tidak mungkin, itulah kenapa saya selaku ketua komisi 2 DPRD Medan melakukan inisiatif karena waktunya sangat mendesak dan masyarakat sudah butuh bantuan apalagi belum ada kepastian sampai berapa lama wabah COVID-19 ini akan berakhir,” sebutnya.
Aulia Rachman juga mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah ataupun keberatan atas surat yang dikirimannya keperusahaan. ”Malah banyak pihak perusahaan yang menerima surat permohonan bantuan itu mendukung akan memberikan bantuan kepada warga sekitar perusahaan yang diambil dari dana CSR perusahaan,” terangnya.
Politisi dari partai Gerindra ini juga mengakui, kalau ada yang memanfaatkan surat yang diberikannya kepada perusahaan untuk kepentingan politis. ”Kita sudah tahu bang, ini memang sengaja di bawa keranah politik, agar saya dipecat dan di PAW kan oleh partai,” sebutnya.(dave)
