MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mempercepat layanan perizinan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan dan mendongkrak pertumbuhan investasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut Chandra Dalimunthe di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/10/2025). Percepatan layanan perizinan menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Daerah harus berani melakukan terobosan untuk mempercepat proses perizinan, agar investor tertarik menanamkan modalnya di Sumatera Utara,” ujarnya.
Kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution, juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perkembangan investasi. Hal ini bisa dilihat tren positif realisasi investasi pada tahun 2024, dibanding dengan investasi tahun 2025.
Pada tahun 2024, jelasnya, nilai investasi di Sumut tercatat Rp48,271 triliun. Sementara pada akhir triwulan III tahun 2025 realisasi investasi di Sumut sudah mencapai Rp42,368 triliun, dengan jumlah 21.041 proyek investasi. Realisasi itu terdiri dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Realisasi investasi PMA di Sumut tercatat Rp20,068 triliun dengan jumlah 1.686 proyek investasi. Sementara realisasi PMDN mencapai Rp22,3 triliun dengan jumlah 19.355 proyek investasi,” sebut Chandra.
Sejauh ini, lanjutnya, investor yang menanamkan modalnya ke Sumut didominasi pada sektor industri pengolahan bidang industri kimia dan farmasi untuk PMA. Sementara investor PMDN didominasi oleh industri makanan.
“Gubernur Sumut juga menggagas rencana pembangunan kawasan indsutri di Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara. Kawasan ini cocok bagi investor yang berminat untuk berinvestasi pada industri pengolahan yang memerlukan akses transportasi lebih dekat dengan pelabuhan ekspor Kuala Tanjung,” ujarnya.
Pemprov Sumut telah menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Lahan itu diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.
“Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka,” ungkapnya.
Untuk mendorong investasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga memberikan kemudahan dan insentif investasi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 3 Tahun 2025. Di antaranya pengurangan atau keringanan terhadap jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang merupakan kewenangan provinsi. Pemprov Sumut terus berupaya untuk mengakselerasi investasi tahun ini. Lewat layanan prima aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Siap Layani, DPMPTSP optimis target bisa tercapai.
“Kita mempermudah perizinan lewat aplikasi online OSS dan Siap Layani yang merupakan aplikasi mandiri milik Pemprov Sumut. OSS targetnya 1.997 perizinan yang diterbitkan, sedangkan Siap Layani 391 (tahun ini),” kata Chandra Dalimunthe.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut, agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.
Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.
