matabangsa.com – Medan : Ada kabar terbaru dari dunia penerbangan: bukan hanya pesawat yang bisa terbang tinggi, tapi juga harga tiketnya. Dan seperti biasa, yang tidak ikut naik hanyalah isi dompet masyarakat. Fenomena ini pun sukses membuat Timbul Jaya Sibarani angkat bicara, sekaligus—mungkin—angkat alis.
Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara itu menyoroti harga tiket pesawat yang kini terasa seperti paket wisata eksklusif. Bagaimana tidak, untuk rute Medan–Jakarta saja, Selasa (7/4/2026), tiket bisa menyentuh angka Rp8 juta hingga Rp10 juta sekali jalan—harga yang cukup untuk membuat sebagian orang mempertimbangkan kembali arti penting “pulang kampung”.
Menurut Timbul, lonjakan ini diduga kuat dipicu oleh naiknya harga avtur, bahan bakar pesawat yang kini tampaknya lebih berharga dari kopi susu kekinian. Kenaikan biaya operasional maskapai bahkan disebut mencapai 40 persen—angka yang terdengar dramatis, meski tidak sedramatis melihat harga tiket saat checkout.
“Memang ada kenaikan biaya operasional, terutama avtur. Tapi tetap harus ada batas,” ujar Timbul, dengan nada yang mungkin juga mewakili isi hati para calon penumpang yang mulai mempertimbangkan naik bus antar kota sebagai bentuk refleksi diri.
Menariknya, pemerintah sebelumnya disebut telah mencoba menahan kenaikan tarif di kisaran 9 hingga 13 persen. Namun di lapangan, angka tersebut tampaknya hanya berlaku di atas kertas—sementara di dunia nyata, harga tiket sudah lebih dulu mencapai “level sultan”.
Timbul pun meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk lebih aktif melakukan pengawasan. Sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin tiket pesawat akan segera masuk kategori barang mewah bersama jam tangan Swiss dan tas desainer.
Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Sumut berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak maskapai dan instansi terkait. Sebuah forum yang diharapkan bisa menghadirkan solusi—atau setidaknya, menghadirkan penjelasan yang tidak membuat penumpang semakin pusing.
“Kami akan panggil semua pihak terkait dalam RDP. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami,” tegas Timbul. Sebuah pernyataan yang terdengar tegas, meski publik mungkin lebih berharap hasilnya juga setegas itu.
Di tengah situasi ini, masyarakat hanya bisa berharap agar harga tiket kembali membumi—atau minimal tidak lebih tinggi dari harga gadget flagship. Karena pada akhirnya, bepergian seharusnya soal jarak, bukan soal keberanian finansial.
Komisi D pun berharap solusi yang dihasilkan nantinya bisa adil bagi semua pihak: maskapai tetap terbang, masyarakat tetap bisa ikut—tanpa harus menjual motor terlebih dahulu.(***)
