Musyawarah Daerah Golkar Sumut sudah lama selesai. Ketua sudah terpilih. Berkas sudah lengkap. Susunan pengurus sudah disusun rapi. Semua tahapan sudah dilewati dengan khidmat dan penuh semangat.
Tinggal satu hal kecil: dilantik.
Dan entah kenapa, hal kecil ini justru yang paling sulit terjadi.
Andar Amin Harahap sudah sah terpilih sebagai Ketua Golkar Sumut periode 2025–2030. Tapi sampai hari ini, statusnya masih seperti aplikasi yang sudah diunduh, tapi belum di-install. Ada, tapi belum bisa dipakai.
Semua administrasi sudah selesai. Bahkan pengurus sudah diajukan ke DPP. Secara logika, tinggal menunggu tanda tangan dan seremoni. Tapi di dunia nyata, logika sering kali cuma jadi saran, bukan keharusan.
Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, pun masih belum memberi respons. Diam. Tenang. Seolah-olah waktu tidak berjalan, dan pelantikan bukan hal yang mendesak.
Tentu saja, publik tidak tinggal diam. Spekulasi bermunculan. Karena di negeri ini, ketika sesuatu terlalu lama diam, biasanya bukan karena tidak ada masalah—tapi karena masalahnya terlalu banyak.
Ada yang bilang Bahlil sedang sibuk mengurus krisis BBM. Wajar. Mengingat beliau sempat mengumumkan kenaikan harga BBM, lalu sehari kemudian dibatalkan oleh pihak lain. Sebuah koordinasi yang begitu rapi, sampai terasa seperti improvisasi.
Bayangkan, hari ini bilang naik, besok bilang tidak jadi. Rakyat diminta tidak panik. Mungkin karena yang panik seharusnya bukan rakyat, tapi yang mengumumkan.
Dalam situasi seperti itu, tidak heran kalau Bahlil merasa seperti aktor yang lupa diberi naskah lengkap. Disuruh bicara, tapi ceritanya berubah di tengah jalan.
Dan di tengah semua itu, urusan partai mungkin jadi prioritas… kesekian.
Tapi tentu saja, ada analisis lain yang lebih “menarik”. Katanya, pelantikan Andar tertahan karena faktor internal. Dukungan dari Musa Rajekshah alias Ijeck disebut-sebut jadi salah satu alasan ketidaksregan.
Politik memang sederhana: bukan soal siapa menang, tapi siapa yang merasa nyaman dengan kemenangan itu.
Belum lagi faktor Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang kabarnya kurang berkenan dengan hasil Musda. Jagoannya gagal maju, suasana jadi kurang hangat. Bahkan hadir saja tidak.
Ini bukan lagi soal organisasi. Ini sudah masuk ranah perasaan.
Dan di politik, perasaan kadang lebih menentukan daripada aturan.
Bahlil sendiri dikenal dekat dengan Joko Widodo—yang kebetulan adalah mertua Bobby. Jadi kalau ada laporan atau bisikan halus, tentu tidak bisa dianggap angin lalu.
Maka muncullah pertanyaan sederhana: apakah pelantikan ini tertunda karena urusan administratif… atau karena urusan hubungan?
Tentu saja, semua bisa disebut kebetulan. Tapi di politik, kebetulan sering kali terlalu rapi untuk benar-benar disebut kebetulan.
Di sisi lain, kader Golkar Sumut tetap optimis. Katanya tinggal tunggu waktu. Kalimat klasik yang sudah terlalu sering dipakai—biasanya ketika tidak ada kepastian, tapi tetap harus terlihat yakin.
Formatur sudah bekerja. Struktur sudah selesai. Tinggal menunggu SK. Sebuah proses yang di atas kertas sederhana, tapi di lapangan bisa berubah jadi perjalanan panjang penuh tafsir.
Sementara itu, Andar Amin Harahap tetap menyandang status “ketua terpilih”. Sebuah jabatan yang unik—punya legitimasi, tapi belum punya momentum.
Pada akhirnya, drama ini mengajarkan satu hal penting: di politik, menang tidak selalu berarti selesai. Kadang justru baru mulai.
Dan untuk Golkar Sumut, tampaknya yang paling sulit bukan memilih ketua—tapi memastikan ketua itu benar-benar dilantik.
Karena di negeri ini, yang sering tertunda bukan keputusan… tapi keberanian untuk mengeksekusinya.(***)
foto facebook
