matabangsa.com – Medan: Pemberitaan impor cabai merah dari Jawa dengan kualitas rendah untuk menekan tingginya laju inflasi di Sumatera Utara, viral di sosial media. Ditambah lagi bocornya surat edaran Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong yang terkesan memaksa ASN membeli hasil ‘operasi pasar gagal’ tersebut, semakin membuat pemprov gelagapan.
Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda, mengatakan kondisi ini seharusnya tidak terjadi bila Pemprov Sumut melalui BUMD terkait yakni Aneka Jasa Industri (AIJ), bijak dalam hal strategi mengintervensi pasar, salah satunya soal menekan harga cabai di pasaran yang terus melonjak naik sampai hari ini.
“Harusnya dipastikan dulu cabainya sebelum melakukan pengadaan. Bagaimana kualitasnya, berapa hari sampai, dan ketika sampai akan seperti apa kualitas barangnya. Jangan pula masyarakat diberikan pilihan untuk membeli cabai merah dengan kualitas rendah, walaupun harganya tergolong murah. Ini kan kurang bijak menurut saya,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Jumat (24/10/2025).
Diakuinya per hari ini bahwa harga cabai merah sudah tembus Rp100 ribu/kilogram. Dibutuhkan intervensi yang tepat sehingga harganya tidak semakin melambung, mengingat komoditas cabai merah merupakan salah satu penyumbang laju inflasi.
“Saya berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi yang tidak baik-baik saja ini akibat inflasi di Sumut yang masih tinggi. Jika kedapatan, maka Gubernur Sumut harus segera bertindak tegas. Misal, oknum-oknum di jajaran PD AIJ ataupun dirutnya coba bermain-main dalam pengadaan cabai merah ini, Gubsu tentu harus mencopotnya,” tegas Elfenda.
Terkhusus untuk Gubernur Bobby selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut, Elfenda mendorong supaya fokus bekerja dalam hal menurunkan laju inflasi ini. Tidak bisa serta merta didelegasikan ke wakil gubernur atau setingkat pejabat eselon II untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Saya melihat gubernur belum fokus ke arah ini sehingga pemprov terlihat gelagapan dan kebingungan dalam mengatasi laju inflasi yang masih tinggi di Sumut. Terbukti dengan pengadaan cabai merah yang dibeli dengan kualitas rendah untuk dijual ke masyarakat,” ujarnya.
Mengenai dugaan membeli paksa hasil ‘operasi pasar gagal’ ini terhadap aparatur sipil negara di jajaran Pemprovsu, Elfenda menyatakan bahwa hal tersebut justru mendiskriditkan para pegawai.
“Makanya saya katakan tadi dievaluasi terlebih dahulu sebelum operasi pasar dari pengadaannya dilakukan. Masa ASN juga disuruh membeli cabai dengan kualitas rendah begitu, itu namanya mendiskriditkan mereka. Terlebih pula ada pemaksaan. Barang yang dijual juga harusnya dengan kualitas yang baik,” ujarnya.
Sekali lagi Elfenda Ananda mengingatkan supaya Gubernur Bobby berkonsentrasi penuh saat ini untuk mengatasi inflasi tinggi di Sumut, sehingga kebijakan pengadaan cabai merah sebagai salah satu cara mengintervensi pasar, tepat sasaran. Kalau sudah ramai seperti ini, menurut dia, wajar jika publik mencium aroma kelagapan atau kepanikan dari Pemprovsu untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Gubernur harus mengawasi langsung kebijakan ini berjalan pada treknya di lapangan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dalam pengadaan cabai merah ini. Sekali lagi, jika kedapatan harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Akui Cabai Rusak
Direktur PD AIJ Sumut, Swangro Lumbanbatu, sebelumnya mengakui adanya sebagian kecil cabai merah yang mengalami kerusakan dalam program intervensi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Namun, ia menegaskan jumlah cabai rusak tersebut sangat sedikit dan akan dikembalikan (retur) sesuai mekanisme kontrak kerjasama dengan pemasok.
“Memang ada sedikit cabai merah yang rusak selama perjalanan, jumlahnya tidak banyak. Adapun yang rusak itu akan diretur, karena sesuai kontrak apabila rusak akan dikembalikan,” ujarnya, Kamis (23/10).
Swangro membantah pemberitaan yang menyebut banyak cabai merah yang bertujuan mengintervensi pasar itu dalam kondisi kurang baik. Ia memastikan, secara umum distribusi cabai dari Pulau Jawa berjalan lancar dan tidak mengalami kendala berarti.
“Menjawab pemberitaan yang menyebut banyak cabai yang kurang baik, kami kira itu tidak benar. Proses pengiriman masih berjalan, dan sebagian besar cabai dalam kondisi bagus,” ujar mantan Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumut tersebut.
Menurut calon legislatif gagal PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 lalu ini, program intervensi ini merupakan langkah cepat Pemprov Sumut untuk menekan laju inflasi daerah akibat kenaikan harga cabai merah yang sempat menembus Rp90 ribu per kilogram. Dari total 50 ton cabai yang dipesan, sebagian besar sudah tiba dan disalurkan ke sejumlah pasar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.
Bantah Paksa Membeli
Sementara dari sisi Pemprov Sumut menegaskan, bahwa tidak ada kewajiban bagi ASN untuk membeli cabai merah dalam program intervensi pengendalian inflasi daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Hutagalung, menyatakan surat edaran yang disampaikan sebelumnya bukanlah bentuk instruksi wajib, melainkan sekadar penawaran bagi ASN yang ingin membeli cabai merah intervensi tersebut.
“Di dalam surat itu hanya menawarkan, jadi tidak ada kewajiban untuk membeli cabai merah,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Poppy mengatakan, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak membeli kebutuhan pokok di pasaran, termasuk cabai merah yang dijual melalui program intervensi Pemprov Sumut. Karena itu, pembelian oleh ASN tidak menyalahi aturan.
“ASN juga kan konsumen, jadi tidak ada masalah. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk membeli cabai,” ujarnya.
Menurut Poppy, langkah Pemprov Sumut melalui BUMD AIJ membeli cabai merah dari Pulau Jawa sebanyak 50 ton merupakan upaya cepat menekan laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga cabai di pasar lokal. (das)
Kolase foto Kabiro Perekonomian Poppy Hutagalung, Dirut AIJ Swangro Lumbanbatu yang sebelumnya mantan caleg gagal, berlatarbelakang pengadaan cabai merah untuk menekan laju inflasi.
